Jelang Pilkada 2024, Forum Desa Bersatu Konsolidasi Penyamaan Persepsi Kepemimpinan Sumedang Kedepan
Dalam rangka menyambut masa depan kepemimpinan Sumedang, Forum Desa Bersatu yang didalamnya terdiri dari berbagai organisasi desa melakukan konsolidasi penguatan soliditas pasca disahkannya Revisi UU Desa dan menyamakan persepsi terkait kepemimpinan Sumedang kedepan.
Forum Desa Bersatu sendiri merupakan wadah perjuangan organisasi Desa untuk meningkatkan derajat, taraf hidup, status dan kesejahteraan sosial yang beranggotakan organisasi-organisasi Pemerintahan yang ada di Desa seperti Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FK-BPD), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan Komunitas Purna Bakti Kepala Desa dan Lurah Seluruh Indonesia (KOMPAKDESI).
Sebagai informasi, Desa Bersatu sendiri telah dideklarasikan dalam Kongres Desa Indonesia pada 22-24 Maret 2024 lalu secara nasional.
Hari ini, Jumat, 29 Maret 2024, Forum Desa Bersatu di tingkat Kabupaten Sumedang melakukan konsolidasi. Ketua DPC APDESI Sumedang, Welly Sanjaya mengatakan, pertemuan yang dilakukan di Rumah Makan Kartika Desa Serang Kecamatan Cimalaka ini agendanya adalah konsolidasi pasca disahkannya Revisi UU Desa dan penyamaan persepsi terkait kepemimpinan Sumedang kedepan.
Turut hadir pada pertemuan itu, Ketua FK-BPD Sumedang Asep Suryana, Ketua KOMPAKDESI Sumedang Ropendi, Ketua PPDI Sumedang Utep Ruspendi dan Ketua DPC APDESI Sumedang Welly Sanjaya.
“Harapannya pemimpin Sumedang kedepan mampu mensejahterakan Kepala/Aparatur Desa, Anggota BPD dan semua instrumen yang terlibat di Desa. Terutama dengan kesejahteraan terkait gaji ke-13,” kata Welly kepada Tahu Ekspres.
Ia juga berharap kepemimpinan Sumedang kedepan yang rencananya akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Bulan November 2024 mendatang, mampu menghasilkan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang yang mampu menganggarkan Bantuan Keuangan Desa (Bankudes) dari Kabupaten kepada desa secara merata dan berkeadilan.
“Prestasi Sumedang tentunya bukan didukung oleh satu dua desa saja, jadi jangan pilih-pilih. Karena prestasi Sumedang hasil semua desa. Sedangkan kebutuhan di desa semuanya juga sama, jadi harus merata bantuan ini,” katanya.
Selanjutnya, kata Welly, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang bukan hanya perlu inovasi dalam setiap program kerja melainkan harus inovasi dalam hal mensejahterakan aparatur desanya. Karena tidak akan ada Pemerintahan Kabupaten Sumedang kalo tidak ada desa.
“Bukan hanya di perah keringatnya saja dalam hal melayani masyarakat tetapi harus juga diperhatikan kesejahteraannya pula. Karena pemerintah desa bagian dari garda terdepan dalam pelayanan terhadap masyarakat,” katanya.
Menurutnya, saat ini yang dirasakan adalah status perangkat desa di Kabupaten Sumedang tidak jelas, masih kalah dengan pegawai pabrik yang mempunyai nomor induk karyawan, aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Sumedang entah apa statusnya, mengingat nomor indukpun tidak punya.
Selanjutnya yang dirasakan saat ini potongan BPJS yang dibawah UMR dan tunjangan tidak merata, apalagi tunjangan hari raya.
“Untuk itu kami mendorong Kepala Daerah kedepannya harus yang berkomitmen mensejahterakan Kepala Desa dan Perangkat Desanya beserta elemen Desa lainya,” tutur Welly.
Pada intinya menurut Welly, kepemimpinan Sumedang kedepan harus memprioritaskan program yang ada di Desa. Seperti kata Bung Karno, Desa adalah benteng utama pertahanan negara. Kalau kata Bung Hatta, menurut Welly, Indonesia tidak akan besar dengan obor di Jakarta, tapi dengan lilin-lilin kecil di desa.
“Kami berharap Desa jadi prioritas utama program Pemerintah kedepan,” katanya.
Kedepannya, lanjut Welly, akan ada konsolidasi sampai ke tingkat bawah dalam rangka menyongsong Pilkada Sumedang 2024 agar satu persepsi kepemimpinan Sumedang kedepan harus peduli desa.
