Kategori
Politik

PKS Jabar Bagikan 200 Ribu Paket Qurban, Solusi Warga Terdampak Pandemi Covid-19

Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Barat membagikan 200 Ribu paket daging Qurban ke Masyarakat, Kamis (22/7).

Kategori
Sumedang

Polsek Cibugel Lakukan Penyekatan Perbatasan Dua Kabupaten

CIBUGEL – Polsek Cibugel Polres Sumedang melaksanakan penyekatan barikade di jalan perempatan Polsek Cibugel tepatnya perbatasan jalur Desa Jayamekar dan Desa Cibugel Kec Cibugel Kab. Garut. Senin (05/07).

Kepolsek Cibugel IPTU Ucu Abdurahman mengatakan penyekatan yang dilakukan Polsek Cibugel dalam rangka penerapan PPKM Darurat Covid-19 di Wilayah Hukum Polsek Cibugel sebagai upaya meminimalisir mobilitas masyarakat serta penegakan disiplin protokol kesehatan.

“Kami melakukan penyekatan barikade kendaraan yang akan memasuki wilayah kecamatan cibugel maupun hilir mudik aktivitas masyrakat cibugel antar desa,” ucap Kapolsek.

Ia menambahkan, dalam pelaksanaannya personil melakukan penyekatan, apabila ada kendaraan dengan nomor polisi yang bukan dari Kab. Sumedang dan akan memasuki wilayah Kab. Sumedang dengan tidak memiliki surat/sertifikat telah melaksanakan vaksinasi atau keterangan swab antigen/PCR akan diputar balikan agar tidak memasuki wilayah kab. Sumedang.

“Kami melaksanakan penutupan jalur dan penyekatan kendaraan serta melalukan pemeriksaan domisili atau tempat tinggal dari para penumpang kendaraan yang akan memasuki wilayah Kab. Sumedang.
Hal tersebut sesuai dengan dasar hukum Undang Undang No 2 tahun 2002 tentang Polri dan Instruksi Mendagri PPKM Darurat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, dalam rangka pencegahan penyebaran covid 19,” tutupnya.

Kategori
Uncategorized

Gagah! Siap Menangkan Pemilu 2024, PKS Sumedang: Anggaran Ada, Militansi Partai Tinggi

TAHUEKSPRES.COM, Sumedang — DPD PKS Kabupaten Sumedang memiliki rencana mantap dalam memenangkan Pemilu 2024 mendatang.

Ketua PKS Sumedang Yana Flandriana mengatakan, pihaknya sudah mengatur agenda dan strategi pemenangan Pemilu 2024, yang sudah ditetapkan dalam Program Kerja DPTD PKS Sumedang Periode 2020-2021. Mulai dari pemilihan anggota legislatif, pilkada kabupaten/kota dan gubernur sampai pemilihan presiden.

Menurut Yana, pihaknya siap menambah kekuatan partai dengan menargetkan penambahan 9224 kader baru. Kemudian memaksimalkan kontribusi partai mulai dari tingkat DPD sampai ke tingkat DPRa.

Selain itu, kata Yana, dalam menjalankan agenda tersebut, pihaknya tidak khawatir soal anggaran. Hal itu juga diperkuat dengan militansi partai yang tinggi.

“Soal anggaran Insya Allah kami tidak khawatir. Selama ini pun kami menggunakan anggaran secara swadaya yang bersumber dari para anggota. Selain itu, kami mengapresiasi kader-kader partai, Insya Allah militansi partai sangat tinggi,” ujarnya.

Sementara itu, Yana menuturkan, pihaknya sudah menyiapkan tiga strategi. Yaitu, pertama penguatan internal di semua tingkatan di Sumedang; ke dua, menyasar pemilih milenial dan menarik simpati pemilih perempuan.

Yana menilai, pemilih milenial memiliki kekuatan dalam Pemilu 2024 dan pemilih perempuan terutama emak-emak merupakan influencer yang luar biasa.

“Namun dalam hal ini kami tidak akan hanya menarik simpatinya saja, tetapi juga dengan memberdayakan mereka. Agar mereka mempunyai kreativitas,” tuturnya.

Kategori
Uncategorized

KMPPA Sumedang Ajak Masyarakat Berpartisipasi Wujudkan Perlindungan Anak

TAHUEKSPRES.COM — KELOMPOK Masyarakat Peduli Perlindungan Anak (KMPPA) Kabupaten Sumedang menggelar Talk Show Perlindungan Anak, di Selaz Kafe Sumedang, Kamis (29/4/2021).

Talk Show tentang Perlindungan Anak bertema Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak, untuk Mewujudkan Lingkungan Ramah Anak dan Mencegah Kejahatan pada Anak di Daerah itu, dihadiri sejumlah instansi terkait, mulai dari KMPPA Jabar, Dinsos dan P3A, P2TP2A.

Kemudian dihadiri puluhan peserta dari berbagai kalangan yang terdiri dari perwakilan organisasi pelajar, mahasiswa, OKP, LSM dan unsur pendidikan.

Ketua KMPPA Jabar Ahmad Saftari Al Fadil mengatakan, kegiatan tersebut untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak, di mulai dari keluarga dengan memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap anak.

Menurutnya, persfektif perlindungan anak harus ditinjau dari berbagai aspek yang mana terdapat 9 klaster di antaranya, pendidikan, pengasuhan, hak sipil dan agama.

Ahmad menuturkan, kompleksitas permasalahan sosial dan maraknya kejahatan anak di daerah, menghendaki upaya konkret pemerintah daerah dan peran masyarakat dalam pencegahan tindakan kejahatan dan perilaku penyimpangan pada anak.

“Kegiatan Talk Show ini untuk memberikan pemahaman yang luas tentang perlindungan anak dan pentingnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Sumedang,” ujarnya.

Kegiatan tersebut mendapat sambutan baik dari Kadinsos dan P3A Sumedang Agus Muslim. Dirinya mengatakan, kegiatan itu dinilai sebuah bentuk dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk mewujudkan Visi, Misi Sumedang Simpati Yang Ramah Anak.

“Keterlibatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sangat penting. Sehingga dapat sinergis dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang,” ucapnya.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, salah seorang peserta, Lina Marlina, mengungkapkan, sebagai tenaga pendidik pihaknya sudah berperan dalam mendidik anak melalui sekolah agama dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Namun, kata Lina, terkait perlindungan anak, masyarakat masih awam dan minim informasi tentang program perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinsos&P3A, P2TP2A dan unsur lainya.

“Nampaknya butuh sosialisasi dan informasi yang menyeluruh, karena masyarakat tahunya pengaduan kekerasan kepada itu ke Kepolisian atau KPAI, karena maraknya pemberitaan di media. Sementara di Kabupaten Sumedang belum ada KPAI di tingkat daerah, sehingga melapor ke luar daerah seperti Bandung,” ungkapnya.

“Harapannya kegiatan Talk Show ini ada tindak lanjut agar terus memberikan edukasi serta peran masyarakat dalam mendukung terhadap Perlindungan Anak di Kabupaten Sumedang,” tambahnya.

Kategori
Politik

Peringati HJS ke 443, DPRD Seru Masyarakat Wujudkan Kejayaan Sumedang

TAHUEKSPRES.COM — DPRD Kabupaten Sumedang menggelar Sidang Paripurna dalam rangka Peringatan Hari Jadi Sumedang ke 443 dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah untuk Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional”, di Ruang Paripurna DPRD Sumedang, Kamis Sore (22/4/2021).

Kategori
Nasional

Nurhasan Akan Desak Pertamina dan Pemerintah Untuk Antisipasi Kebakaran Kilang Minyak Balongan

JAKARTA – Kebakaran kilang minyak Bolongan milik PT Pertamina di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat pada Senin (29/3/2021) dini hari, mendapat perhatian dari Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, KH. Nurhasan Zaidi.

Menurutnya, dalam industri perminyakan dan gas, harusnya semua sudah dapat dipastikan zero accident. Termasuk standar operasionalnya harus ketat dan dan tidak bisa ditawar untuk semua pihak.

“Kita kaget dan prihatin dengan kejadian kebakaran ini. Kita akan evaluasi. Ini masalah serius. Kita akan panggil direktur Pertamina dan bila perlu kita dorong pembentukan panja khusus investigasi, agar musibah sejenis tidak terjadi,” ungkapnya.

Nurhasan juga, akan mendesak Pertamina dan pemerintah, untuk mengambil langkah-langkah yang cepat dalam mengatasi dampak dari peristiwa tersebut. Apalagi dalam penanganan korban yang mayoritas warga sekeling kilang.

“Termasuk juga untuk pemulihan kondisi dan antisipasi menjalarnya kebakaran,” ujarnya.

Menurut Nurhasan, kilang minyak Balongan, merupakan kilang yang sangat vital bagi industri minyak mentah Indonesia. Hal ini perlu ditanggapi serius. Apalagi baru beberapa hari lalu, kebakaran kilang terjadi juga di Balikpapan.

“Kejadian-kejadian ini jadi refleksi dari sistem pengelolaan industri minyak kita. Sekarang saat yang tepat untuk berbenah,” tukasnya. (**)

Kategori
Agama

Pemuda PUI Tolak Legalisasi Miras, Kana: Masyarakat Indonesia Berbudaya Baik, Bukan Pemabuk

JAKARTA – Bangsa Indonesia, merupakan masyarakat berbudaya baik. Sehingga, bukan pemabuk miras. Hal ini dikatakan Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Persatuan Ummat Islam (PP Pemuda PUI), Kana Kurniawan.

Menurut Kana, PP Pemuda PUI, menyampaikan pernyataan sikap terkait penandatanganan aturan beleid oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Dalam hal ini, terbinya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, yang di dalamnya melegalkan investasi minuman keras (miras), turunan dari RUU Omnibus Law (Cipta Kerja).  

Pemuda PUI, kata Kana, sejak awal sudah menolak disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi Undang-undang. Berdasar pada kajian Pemuda PUI, regulasi tersebut mengandung banyak pasal bermasalah dan akan akan memicu masalah baru.

“Sebagai contoh adalah turunannnya (Perpres Nomor 10 Tahun 2021). Atas tujuan untuk meraup untuk dengan melegalkan investasi miras. Jelas, ini sebuah perundangan disahkan yang penuh kontroversi ini pasti menuai masalah baru,” kata Kana Kurniawan, dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/3/2021).

Seperti diketahui, hanya empat provinsi yang diperbolehan. Dengan kata lain, sesuai dengan kearifan lokal. Namun kata Kana, hal ini bertentangan. Majelis Rakyat Papua, menolak dan meminta untuk mencabut perpres tersebut.

Bahkan, lanjut Kana, Gubernur Papua, Lukas Enembe, pada Tahun 2013 lalu, telah mensahkan Perda Nomor 15/2013 tentang Pelarangan Peredaran Minuman Keras di Papua.

“Regulasi ini memberi stigma negatif terhadap daerah-daerah tersebut. Padahal, masyarakat sangat resah atas peredaran miras yang banyak madaratnya,” tuturnya.

Disebutkan juga, pada Tahun 2009, MUI telah menerbitkan Fatwa Nomor 11, tentang Hukuman Alkohol dan Minuman Keras. MUI secara tegas mengharamkan dan meminta pemerintah, untuk melarang minuman beralkohol. Baik itu perizinan pabrik serta produksinya sampai memperjual beliannya.

Dikarenakan banyaknya madarat yang ditimbulkan, baik jatuhnya korban jiwa, kejahatan seksual, dan aksi kriminalitas dari Miras dan merusak kepribadian bangsa. PP Pemuda PUI, kata Kana, mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut perpes tersebut.

“Persaingan global anak bangsa dibutuhkan generasi muda yang sehat akal dan jiwanya. Miras menjadi racun yang akan menghancukan generasi bangsa,” sebutnya.

Seyogyanya, mencari pendapatan dari investasi, harus diperhatikan unsur halal dan haramnya. Bukan semata mencari keuntungan. Jika harus mengorbankan masa depan anak bangsa.

“Demi menjaga generasi bangsa dari bahaya minuman keras atau minuman beralkohol, PP Pemuda PUI meminta pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan RUU Minuman Beralkohol (Minol) menjadi Undang-undang,” tegasnya. (**)

Kategori
Sumedang

Target Raih 12 Kursi, Yana Ajak Jajaran DPTD PKS Sumedang Untuk Kerja Produktif

SUMEDANG – Ketua DPD PKS Kabupaten Sumedang, H. Yana Flandriana, S.T, mengajak kepada Struktur dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) PKS Kabupaten Sumedang Masa Bakti 2020-2025, untuk kerja produktif.

Hal ini, agar tujuan dalam target 12 kursi di pemilihan umum (Pemilu) 2024 untuk PKS Sumedang dapat diraih. Termasuk dalam menaikan kursi di tingkat provinsi dan DPR RI naik dua kali lipat. Hingga merancang untuk strategi pemenangan pilkada mendatang.

“Untuk tingkat kabupaten, kita targetkan 12 kursi. Untuk mencapai itu semua, tentu kita harus bekerja dengan produktif secara bersama-sama,” katanya disela pelantikan Struktur dan Kepengurusan DPTD PKS Kabupaten Sumedang Masa Bakti 2020-2025, Sabtu (20/2/2021).

Yana juga, mengucapkan rasa terima kasih kepada jajaran baru di struktur dan kepengurusan DPD PKS Sumedang dalam lima tahun kedepan. Tentunya, atas kesiap siagaan dalam mengemban amanah bersama anggota DPD, MPD dan juga DED.

Jazakumullah khairan katsiran, hatur nuhun, banyak terima kasih kepada bapak ibu semua. Semoga saja masa khidmat kita, masa bakti kita, kebersamaan kita, selama lima tahun kedepan. Insya Allah, mudah-mudahan mampu menghasilkan kerja-kerja yang produktif, amal yang produktif bagi kemaslahatan bagi kebaikan masyarakat, ummat, bangsa, khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Sumedang,” ujarnya.

Seperti diketahui, pelantikan DPTD PKS Sumedang ini, digelar serentak bersama pelantikan pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD), Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) dan Dewan Etik Daerah (DED) PKS se-Provinsi Jawa Barat, secara virtual.

Maka dari itu, lanjut Yana, dalam masa bakti 2020-2025, ada dua tanggungjawab besar yang harus dijalani. Pertama, bagaimana selama kepengurusan DPTD hari ini, agar mampu meningkatkan kuantitas dan juga kualitas anggota di PKS Sumedang. Kedua, bagaimana caranya agar mampu memenangkan seluruh kontestasi pemilihan umum, khusnya di Kabupaten Sumedang.

“Ini dua tanggungjawab yang harus kita amankan untuk periode kepengurusan DPTD kita kali ini. Saya sebagai Ketua DPD PKS Sumedang, sangat mengharapkan kerja-kerja efektif, kerja-kerja efisien, kerja-kerja yang mampu menghasilkan amal-amal yang produktif, yang dilahirkan oleh seluruh pengurus. Baik pengurus DPD, pengurus MPD dan juga pengurus DED,” ujarnya.

Untuk mencapai itu semua, lanjut Yana, ada tiga hal yang harus dilakukan secara bersama-sama. Pertama, mengenali dan memahami atas amanah yang hari ini dititipkan sebagai bagian dari kepengurusan baru dari para pimpinan. Kedua, berkerja secara sinergi. Sebab organisasi seperti ini merupakan kumpulan orang besar yang mampu bekerja produktif untuk kemaslahatan umat, bangsa dan negara.

“Yang ketiga, kelola lah partai ini (PKS) dengan profesional. Cita-cita kita, adalah cita-cita yang besar, tanggungjawab kita adalah tanggungjawab yang besar. Harapan yang dititipkan di pundak kita dari masyarakat adalah harapan yang besar. Tidak mungkin cita-cita besar, tangjungjawab besar akan mampu dilahirkan dari sebuah organisasi yang dikelola secara serampangan. Saya yakin, paling tidak, tiga hal ini mampu kita lakukan, akan mampu menjalankan dua tanggungjawab kedepan yang harus dijalankan bersama-sama,” tuturnya. (**)

Kategori
Sosial Sumedang

DPD PKS Sumedang Santuni 24 Keluarga Korban Longsor Cimanggung

SUMEDANG – Sebagai bentuk kepedulian Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kepada keluarga korban yang meninggal dunia akibat musibah longsor di Dusun Bojongkondang Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Sumedang, memberikan santuan kepada setiap keluarga korban, Jumat (15/1/2021).

Dipimpin langsung Bendahara DPD PKS Sumedang, dr. H. Iwan Nugraha, para kader dan relawan tanggap bencana dari PKS itu, datang langsung ke setiap rumah dari 24 korban meninggal dunia akibat longsor.

“”Hari ini, kita datang langsung ke rumah keluarga korban yang meninggal dunia, total ada 24 korban. Kita bagi dalam dua tim dalam pemberian santunan ini,” katanya.

dr. Iwan yang juga anggota Dewan Fraksi PKS Daerah Pemilihan (Dapil) Sumedang 5 meliputi Kecamatan Cimanggung dan Jatinangor menyebutkan, setiap satu keluarga korban, diberikan santunan sebesar Rp. 1.000.000 yang disertai dua bingkisan paket sembako.

“Tidak banyak yang bisa kami berikan, mudah-mudahan sedikitnya bisa meringankan keluarga korban. PKS mengucapkan berbela sungkawa atas meninggalnya keluarga korban, mudah-mudahan almarhum/ah diberikan tempat terbaik di sisi Alloh SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” tuturnya.

dr. Iwan juga menyampaikan permohonan maaf, lantaran baru hari ini PKS dapat menyambangi setiap keluarga korban longsor. Mengingat sejak terjadinya longsor, pihaknya ikut terlibat dalam evakuasi di lokasi bencana alam yang terjadi pada akhir pekan lalu itu.

“Kami meminta maaf, baru hari ini bisa datang, karena sebelumnya kami fokus di lapangan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Saliyem yang merupakan ibunda dari korban longsor bernama Beni yang tinggal di Perum SBG Cimanggung, mengaku senang atas kedatangan dan kepedulian dari para kader PKS Sumedang. Meski dirinya masih dalam suasana duka, Saliyem mengucapkan rasa terima kasih atas bantaun yang telah diberikan.

“Terima kasih banyak ya pak,” ucapnya sambil menangis di hadapan dr. Iwan.

Sementara itu, Ketua DPD PKS Sumedang, Yana Flandriana menyebutkan, sumbangan yang diberikan kepada para keluarga korban longsor, merupakan bagian dari donasi para Kader PKS yang ada.

Alhamdulillah, walaupun jumlah santunan per-KK-nya tidak begitu besar, tapi minimal, semoga mampu meringankan beban yang dialami akibat ditinggalkan oleh anggota keluarga tercinta,” kata Yana.

Pihaknya juga mengaku bersyukur, meski dalam situasi pandemi Covid-19 di tanah air, termasuk di Sumedang yang belum mereda hingga berimbas kepada semua sektor termasuk ekonomi, namun semangat dalam berinfaq terutama dari kader kader PKS, tidak berkurang.

“Kami juga meyakini, secara umum masyarakat kita pun memiliki kepedulian akan berinfaq yang sama dan mereka salurkan ke lembaga lainnya. Semoga dengan sinergi ini, mampu mempercepat pemulihan pasca bencana yang dialami oleh para korban atau keluarga korban,” tuturnya. (**)

Kategori
Sumedang

Salurkan Bantuan Bagi Korban Longsor Cimanggung, Nurhasan: Antisipasi Zona Rawan Longsor Susulan

SUMEDANG – “Duka dan keprihatinan yang mendalam kita rasakan atas musibah ini. Kita minta pemerintah segera antisipasi daerah zona rawan longsor susulan, mengingat kondisi cuaca masih mengkhawatirkan,” ujar Aleg PKS, H. Nurhasan Zaidi, saat mengunjungi Posko Relawan PKS Bencana Banjir dan Tanah Longsor Cimanggung, Rabu (13/1/2021).

Seperti telah diketahui bahwa pada sabtu petang lalu (9/1/2021) telah terjadi longsor yang disusun banjir di Dusun Bojong Kondang Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung. Sedikitnya 14 rumah rusah berat akibat ambrolnya tebing setinggi 20 meter dan ratusan rumah terendam banjir lumpur.

Bencana tersebut juga menimbulkan belasan korban jiwa dari masyarakat dan sejumlah petugas serta relawan yang berusaha mengevakuasi korban terkubur longsoran. Diantaranya adalah Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumedang, Kasi Trantib Kecamatan Cimanggung, Danramil Cimanggung Kapten Setyo Pribadi dan petugas Basarnas.

“Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus mengevaluasi faktor sebab dan dampak dari musibah ini. Terutama di daerah-daerah rawan longsor yang mengancam jiwa manusia,  kebijakan pembangunan perumahan harus dievaluasi ulang, rumah bisa dibeli berapapun tapi nyawa tidak ada gantinya,” tegasnya.

Legislator dari daerah pemilihan Sumedang, Subang dan Majalengka ini juga mengatakan bahwa telah mengajukan agenda Kunjungan Kerja Spesifik oleh Komisi VIII DPR RI untuk meninjau lokasi bencana tersebut bersama seluruh kementrian dan lembaga terkait yang rencananya dijadwalkan akhir pekan ini.

Dalam kesempatan tersebut Nurhasan mengungkapkan belasungkawanya bagi para korban yang meninggal dunia serta menyalurkan bantuan bagi korban terdampak bencana melalui Posko Tanggap Bencana Relawan.

“Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, Insyaallah korban yang meninggal dunia syahid dijalan Allah dan diterima disisiNya. Kita juga berdo’a semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan serta keshabaran,” tuturnya.

“Alhamdulillah sejak hari pertama, Relawan PKS ikut turun bersama masyarakat di beberapa lokasi terdampak, ini tulus kita lakukan sebagai wujud cinta, kepedulian dan rasa sepenangungan. Dan mudah-mudahan bantuan ini bisa sedikit menghibur dan meringankan beban keluarga yang terkena musibah,” pungkasnya. (**)