NasionalPemerintahan

Pemkab Sumedang Serahkan LKPD Tahun Anggaran 2023 ke BPK RI Jabar

TAHUEKSPRES, BANDUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang bersama 4 Kabupaten Kota lainnya menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran (TA) 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat (Jabar), Kamis (28/3/2024).

Penyerahan LKPD Unaudited TA 2023 dilakukan Pj Bupati Sumedang. Herman Suryatman kepada Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Barat, Sudarminto Eko Putra.

Pj Bupati Herman mengatakan, penyerahan LKPD adalah salah satu kewajiban Pemda Sumedang setelah pelaksanaan APBD 2023 sebagai tugas pertanggungjawaban dan pelaporan sebagaimana siklus tata kelola kinerja pemerintah daerah.

Baca Juga :  8 Parpol Peraih Kursi DPRD Sumedang Dapatkan Bantuan Keuangan Rp1,2 Miliar

“Apa yang dikerjakan ditulis dikerjakan, apa yang dikerjakan harus dipertanggungjawabkan dan apa yang dipertanggungjawabkan kemudian dilaporkan. Inilah bagian dari manajemen pemerintahan planning, organizing, actualing dan controling,” ujarnya.

Menurut Herman, apa yang sudah Pemda Sumedang laksanakan dalam APBD 2023 berjalan dengan lancar dan APBD berorientasi menjadi alat kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga :  Langkah Serius Akselerasi Peningkatan Produksi Pangan Nasional Di Kabupaten Sumedang

“Setelah menerima laporan, BPK akan melakukan pemeriksaan lanjutan di Kabupaten Sumedang dan mudah-mudahan ini akan membimbing kami dan tentu lebih jauhnya memberikan feedback,” katanya.

Ia menambahkan, bimbingan ataupun feedback dari BPK diharapkan bisa meningkatkan kualitas APBD ke depannya agar jauh lebih baik dengan berkaca dari APBD tahun 2023.

“Kami akan berikhtiar semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan APBD agar efektif efisien dengan endingnya agar rakyat sejahtera,” katanya.

Baca Juga :  Wujudkan Smart City, Pemkab Sumedang Rangkul PT INTI

Sementara, Kepala Perwakilan BPK RI Jabar, Sudarminto Eko Putra mengatakan, penyerahan LKPD itu adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan daerah.

“Sebagaimana tertuang dalam Pasal 56 UU nomor 1 tahun 2004 bahwa Pemerintah daerah wajib menyerahkan LKPD Unaudited kepada BPK paling lambat dilakukan 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir,” tukasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Back to top button