PemerintahanSumedang

Bapenda Sumedang: Ada Pembebasan Sanksi Denda Piutang PBB Hingga 30 Oktober 2023

TAHUEKSPRES, SUMEDANG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) membebaskan sanksi denda untuk wajib pajak yang memiliki piutang Pajak Bumi Bangunan (PBB) jika membayar tunggakan pada 4 Oktober sampai 30 November 2023. Pembebasan sanksi denda ini untuk piutang PBB dari tahun 2023 ke bawah.

Demikian disampaikan, Kepala Bapenda Sumedang Rohana kepada wartawan setelah Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Kinerja Kapasitas Aparatur Bapenda di Sumedang Jawa Barat (Jabar), Senin (9/10/2023).

Baca Juga :  Pemkab Sumedang Pastikan Segera Perbaiki Saluran Irigasi Blok Kedung yang Jebol

“Bapenda mempunyai program layanan kebijakan pembebasan sanksi denda piutang PBB dari tahun 2023 ke bawah. Waktu layanan bebas sanksi denda ini terhitung sejak 4 Oktober sampai dengan 30 Nopember 2023. Sementara, wajib pajak hanya membayar pokoknya saja,” terang Rohana.

Menurutnya, kebijakan bebas sanksi denda merupakan satu langkah untuk meningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

“Sesuai arahan dari Pj Bupati Sumedang, Herman Suryatman dalam peningkatan kinerja kapasitas aparatur Bapenda untuk meningkatan PAD dari sektor PBB maka ada pembebasan sanksi denda,” katanya.

Baca Juga :  Tanggap Darurat Bencana di Sumedang Berakhir, Sekarang Tahap Transisi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Dikatakan Rohana, Bapenda telah melakukan langkah-langkah dengan beberapa kegiatan yang mendukung terkait dengan peningkatan pendapatan baik dari pajak daerah maupun retribusi. Dimana, untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bapenda sudah berkoordinasi terkait dengan adanya Kawasan Sumedang Industrialpolis di Buahdua, Ujungjaya dan Tomo

“Bapenda juga sudah menerbitkan SPPT di wilayah Desa Genderah dan Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua dengan potensi hampir Rp600 juta lebih. BPHTB nanti menyusul terkait peralihan hak oleh pengembang Sumedang Industrialpolis,” jelasnya.

Baca Juga :  Bey Machmudin: Meski Sedang Berduka Akibat Banjir, Warga Ujungjaya Sumedang Bisa Mengikuti Pemilu 2024

Dari sisi pengawasan, sambung Rohan, Bapenda telah membentuk tim penagihan yang menjadi tugas seluruh pegawai Bapenda.

“Jadi satu pegawai Bapenda akan mengawasi dan memonitor beberapa desa. Bahkan, kami terjunkan ke lapangan untuk meningkatkan pendapatan khusus dari PBB,” tukas Kepala Bapenda Sumedang, Rohana. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Back to top button