Pemilu 2024Politik

Bawaslu Sumedang Waspadai Kerawanan Pemilu 2024, Gelar Sosialisasi Pengawas Pemilu Partisipatif

Bawaslu Sumedang mengadakan Sosialisasi Pengawas Pemilu Partisipatif dan Indeks kerawanan pemilu (IKP) pada pemilihan serentak tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Sabtu, 8 April 2023 di aula rapat Shappire Park City Sumedang.

Menurut Lulu Rusli, selaku Kepala Divisi Bagian Hukum, Humas, Data, dan Informasi Hubungan Masyarakat pada Bawaslu Sumedang, kegiatan ini bertujuan untuk merefleksikan sikap khususnya di tingkatan Kabupaten Sumedang dalam menghadapi pemilihan serentak tahun 2024.

Dalam beberapa bulan terakhir, kata Luli, Bawaslu RI telah meluncurkan program refleksi IKP yang menunjukkan bahwa kesiapan di pemilu 2024 masih kurang. Hal ini terlihat dari Indeks Kerawanan Pemilu digital khususnya di Kabupaten Sumedang yang masih belum siap siaga.

Baca Juga :  Pentingnya Pelatihan Saksi Bagi Peserta Pemilu Tahun 2024 di Sumedang

Lulu Rusli juga menyatakan bahwa Kabupaten Sumedang perlu memperhatikan tingkat IKP digital, terutama di beberapa kecamatan yang masih rawan.

“Early warning system menjadi penting untuk menyiapkan penanganan pelanggaran yang terjadi di ke depan,” kata Luli kepada wartawan.

Baca Juga :  Bawaslu Sumedang Gelar Apel Siaga Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024

Masih ditempat yang sama, Andhika Pratama, selaku Kepala Sub Bagian, Hukum, Humas, Data, dan Informasi Hubungan Masyarakat pada Bawaslu provinsi Jawa Barat, menambahkan bahwa refleksi IKP telah diluncurkan sejak Pemilu 2014 dan sudah beberapa kali dilaunching, baik terkait Pilkada maupun terkait Pemilu.

“Bukunya dapat didownload dari website Bawaslu RI dalam bentuk pdf. Tujuannya adalah untuk memberikan peringatan kepada masyarakat dan pemerintah terkait kerawanan yang ada di wilayah tertentu, baik di wilayah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga TPS,” kata Andhika.

Baca Juga :  Pentingnya Pelatihan Saksi Bagi Peserta Pemilu Tahun 2024 di Sumedang

Dengan adanya sosialisasi ini, lanjutnya, diharapkan masyarakat dan pemerintah dapat lebih siap menghadapi pemilihan serentak tahun 2024, terutama di Kabupaten Sumedang yang berada pada posisi IKP ke-4 di Jawa Barat.

“Momen-momen politik dan eskalasi serta isu nasional yang tidak dapat diprediksi juga perlu diwaspadai dengan sistem early warning yang baik,” pungkas Andhika.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Back to top button