Sumedang – DPRD Sumedang menegaskan bahwa permasalahan banjir di Kecamatan Cimanggung berkaitan dengan aliran Sungai Cimande bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sumedang. Akan tetapi harus ditangani bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Jawa Barat karena aliran sungai Cimande merupakan kewenangannya.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Sumedang dari Daerah Pemilihan (Dapil) 5, dr. Iwan Nugraha, saat meninjau lokasi banjir bersama BPBD Jawa Barat, Minggu (23/2/2025).
“Permasalahan sungai ini kewenangannya ada di BBWS dan juga BKSDA Provinsi Jawa Barat. Karenanya, DPRD Sumedang mendorong BPBD Provinsi Jawa Barat untuk segera mengoordinasikan dengan pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan,” kata dr. Iwan Nugraha.
Banjir yang terjadi pada Jumat (21/2) itu disebabkan oleh luapan Sungai Cimande, menggenangi empat desa di Cimanggung. DPRD Sumedang bersama BPBD Jabar turun langsung ke lokasi untuk menyalurkan bantuan logistik kepada warga terdampak.
“DPRD Sumedang terjun ke lapangan bersama BPBD Jabar untuk mengatasi banjir di Cimanggung,” ujar dr. Iwan.
Ia menjelaskan bahwa banjir di Cimanggung merupakan peristiwa rutin tahunan yang dipicu oleh jebolnya tanggul Sungai Cimande. Selain itu, penyempitan dan pendangkalan sungai juga menjadi faktor utama yang memperparah kondisi banjir.
“Jadi harus segera dilakukan normalisasi Sungai Cimande, tidak hanya di wilayah Kabupaten Sumedang, tapi juga di Kabupaten Bandung,” tegasnya.
Menurutnya, selain normalisasi sungai, perlu ada langkah lanjutan untuk mencegah banjir kembali terjadi.
“Bahkan, ke depan baiknya dilakukan elevasi Jembatan Cimande di Jalan Nasional Cileunyi-Nagreg agar aliran air lebih lancar,” tambahnya.
Menurut dr. Iwan, banjir yang melanda Cimanggung tahun ini kembali menegaskan pentingnya koordinasi lintas instansi, bahkan lintas kabupaten untuk menangani permasalahan sungai dan mencegah banjir berulang.
