Walhi Jabar : Gagal Atasi Citarum, Pemprov Jabar Gandeng TNI Tangani Sampah?
Jawa Barat – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat memprotes langkah Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang menggandeng TNI AD dalam pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sampah. Penolakan itu disampaikan setelah Dedi menandatangani naskah kerja sama dengan TNI AD pada Sabtu (15/3/2025).
Walhi menilai pelibatan TNI dalam pengelolaan lingkungan bukan solusi yang tepat. Mereka menyoroti program Citarum Harum yang sejak 2018 sudah melibatkan TNI dalam upaya mengatasi pencemaran Sungai Citarum. Namun, menurut Walhi, hingga kini kondisi Citarum masih jauh dari baik, meski anggaran besar telah digelontorkan.
“Sudah cukup TNI dilibatkan dalam Perpres No. 15 Tahun 2018 tentang Citarum Harum, tapi nyatanya pencemaran di DAS Citarum masih parah. Empat Pokja (Kelompok Kerja) dalam program ini gagal, mulai dari Pokja Lahan Kritis, Pencemaran dan Pengendalian, Sampah, hingga Penegakan Hukum,” kata Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Wahyudin Iwang kepada Tahu Ekspres, Minggu (16/3/2025).
Menurut Walhi, mengurus Citarum saja tidak maksimal, apalagi sekarang TNI diminta menangani pengelolaan sampah di seluruh Jawa Barat. Mereka menilai langkah ini berpotensi tidak efektif karena TNI bukan lembaga yang memiliki keahlian dalam pengolahan sampah.
“Kami apresiasi kalau TNI membantu pembersihan sampah di sungai. Tapi kalau sampai dilibatkan dalam pengolahan sampah, ini keliru. Faktanya, sampah yang mereka bersihkan dari sungai saja akhirnya kembali ke TPA atau dibakar sendiri. Kami khawatir kalau pengolahan ini gagal, sampah malah dibakar sembarangan atau dijadikan campuran bahan bakar industri,” tegasnya.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengatakan kerja sama ini ditargetkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah utara dan selatan Jabar. Selain itu, kerja sama ini juga mencakup upaya mitigasi bencana serta peningkatan akses layanan kesehatan, pasar, dan pendidikan di wilayah selatan.
Iwang juga mengatakan, kebijakan ini terlalu terburu-buru. Mereka menilai seharusnya Dedi terlebih dahulu membuka ruang diskusi dengan masyarakat sebelum mengambil keputusan besar seperti ini.
“Bencana di Jabar bukan hanya di utara, tapi hampir di seluruh wilayah, baik saat musim hujan maupun kemarau. Tutupan lahan makin menyusut, kawasan hutan bahkan sudah di bawah 11 persen. Perusahaan-perusahaan perusak lingkungan juga dibiarkan tanpa penegakan hukum yang tegas,” ujarnya.
Meski begitu, Walhi tetap mengapresiasi keberanian Dedi Mulyadi dalam mengambil langkah tegas. Mereka berharap keberanian itu juga diterapkan dalam penegakan hukum terhadap perusahaan yang merusak lingkungan, bukan justru melegalkan kebijakan yang bisa berdampak buruk bagi lingkungan.
“Kami akan mendukung jika sikap tegas ini diterapkan kepada perusak lingkungan tanpa pandang bulu. Tapi kalau malah melibatkan TNI dalam urusan infrastruktur, lingkungan, dan sampah, kami tegas menolak,” pungkasnya.
