Besok Masa Tenang Pemilu 2024, Panwaslu Serukan Gerakan Jatinangor Bebas APK
TAHUEKSPRES, SUMEDANG – Guna mewujudkan Pemilu yang damai, berintegritas dan bermartabat, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Jatinangor bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) akan melaksanakan gerakan Jatinangor bebas Alat Peraga Kampanye (APK) saat menghadapi masa tenang Pemilu 2024.
“Ya kami bersama unsur Forkopimcam akan melaksanakan gerakan Jatinangor bebas APK saat masa tenang Pemilu yakni pada Minggu (11/2/2024) besok hingga Selasa (13/2/2024) nanti,” ujar Ketua Panwaslu Jatinangor Satia Santana kepada wartawan di Sekretariat Panwaslu Jatinangor Sumedang Jawa Barat (Jabar), Sabtu (10/2/2024).
Ia menerangkan, sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 bahwa masa tenang pada tanggal 11 Februari sampai dengan 13 Februari 2024.
“Masa tenang merupakan masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye Pemilu.
Jadi, peserta Pemilu tidak boleh melakukan aktivitas kampanye dalam bentuk apapun pada rentang waktu yang ditetapkan sebagai masa tenang. Bahkan, selama masa tenang ini pula, media cetak, elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, dan lain sebagainya yang mengarah kepada kepentingan kampanye baik itu berupa siaran yang menguntungkan maupun merugikan peserta Pemilu,” ucap Satia.
Tak hanya itu, kata Satia, berdasarkan Pasal 298 ayat (4) Undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 36 Ayat (7) PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu, bahwa APK Pemilu wajib dibersihkan oleh peserta pemilu paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Sehingga, peserta Pemilu yang merupakan partai politik (parpol), calon legislatif (caleg) dan calon presiden (capres) dan wakil presiden (wapres) serta tim sukses wajib membersihkan dan menertibkan APK masing-masing.
“Kami imbau agar parpol dapat menghadirkan pengurus parpol, caleg, capres/wapres serta tim suksesnya dari tingkat Kecamatan sampai Desa/Kelurahan untuk melaksanakan kegiatan pembersihan APK di lokasi pemasangan sesuai zona dan daerah pemilihan masing-masing,” terangnya.
Lebih dari itu, imbuh Satia, Pemerintah, Penyelenggara Pemilu, TNI/Polri secara bersama-sama melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembersihan APK dalam Gerakan Jatinangor bebas APK.
“Setelah pelaksanaan Apel Gerakan Jatinangor Bebas APK, peserta Pemilu beserta Tim Sukses dan didampingi oleh unsur pemerintah , TNI dan Polri, Unsur Pengawas Pemilu dan Unsur PPK melakukan kegiatan pembersihan APK sesuai dengan lokasi yang telah di sepakati,” pungkasnya. (*)
