Stadium General Sambut Dies Natalis IPDN ke-67, Tiga Kepala Daerah Ini Sampaikan Penanganan Stunting dan Kemisikinan
TAHUEKSPRES, SUMEDANG – Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) melaksanakan kegiatan Stadium General secara daring dan luring dengan mengundang Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, SH, Gubernur Maluku yang diwakili oleh Kepala Bappeda Provinsi Maluku Dr. Anton A. Lailossa, S.T., M.Si., serta Walikota Bukittinggi H. Erman Safar, SH di Gedung Balairung Rudini Kampus IPDN Jatinangor Sumedang Jawa Barat (Jabar), Rabu (8/3/2023).
Kegiatan itu merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut Dies Natalis IPDN ke-67 yang akan digelar pada 17 Maret 2023.
Rektor IPDN, Dr. Hadi Prabowo, M.M. bersama H. Sutarmidji, SH, M.Hum., Dr. Anton A. Lailossa, S.T., M.Si serta H. Erman Safar, SH berbicara mengenai Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah khususnya dalam hal Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Penanganan Stunting serta masalah daerah lainnya.
Rektor IPDN mengatakan bahwa kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan pembelajaran didalam penerapan teori dan praktek kepada Praja.
“Seorang Praja dituntut mampu memiliki basic kepamongprajaan dengan memperkuat disiplin ilmu pemerintahan baik yang bersifat teoritis maupun empiris. Kami menghadirkan para pelaksana dan pembuat kebijakan sehingga praja akan memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam menghadapi permasalahan publik di daerah,” ujar Rektor.
Menurut Rektor IPDN, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Maluku serta Kota Bukittinggi merupakan contoh daerah yang mampu mengatasi permasalahan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan sangat baik.
“Sebagai contoh, saat ini pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat mencapai 5,01 persen dengan tingkat kemiskinan 6,73 persen dan tingkat pengangguran terbuka 4,86 persen.
Meskipun saat ini kasus stunting terhitung tinggi yaitu di angka 29,8 persen namun dapat diatasi dengan upaya peningkatan status desa tertinggal menjadi desa mandiri.
Dengan meningkatnya jumlah desa mandiri, maka diharapkan kasus stunting dapat berkurang,” tukasnya.
Dalam pemaparannya, H. Sutarmidji, SH., menyampaikan pesan bagi Praja IPDN untuk tidak melakukan manipulasi data karena data mengenai suatu daerah akan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Tidak hanya itu, H. Sutarmidji, SH juga berpesan kepada Praja yang hadir secara luring maupun daring mengenai empat hal untuk mencapai kesuksesan yaitu kejujuran, disiplin, dukungan orang terdekat dan skill atau kompetensi.
Berbeda dengan Kalimantan Barat, Provinsi Maluku memiliki permasalahan dan strategi penyelesaian masalah yang cukup unik.
Meskipun secara geografis Maluku hanya memiliki kurang dari 5 persen wilayah darat, Pemerintah Provinsi maluku mampu memaksimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki dengan angka pertumbuhan ekonomi yang terbilang tinggi yaitu sebesar 5,73 persen.
“Dua strategi yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Maluku untuk mengatasi berbagai masalah publik dengan sumber daya yang terbatas yaitu dengan melakukan sinergitas baik dengan lembaga pemerintahan di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/Kota dan mengalokasikan dana di sektor basis dan non basis,” ujar Dr. Anton A. Lailossa, S.T., M.Si.
Pemerintah Provinsi Maluku juga memaksimalkan dana CSR (Corporate Social Responsibility) untuk melakukan ekspor rempah, hasil perikanan dan memaksimalkan sektor pariwisata. Kota Bukittinggi pun memiliki kebijakan tersendiri dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pasca pandemi.
“Kami membuat kebijakan Tabungan Utsman, yaitu program pinjaman bagi para pelaku UMKM tanpa bunga dan tanpa agunan. Hal ini terbukti mampu memberikan stimulus bagi para pelaku UMKM sehingga ekonomi tetap terjaga,” tutur Erman.
Walikota Bukittinggi terbilang sukses dalam menghadapi permasalahan stunting dengan turunnya angka stunting secara signifikan yang sebelumnya pada tahun 2021 mencapai 19 persen menjadi 16,8 persen pada tahun 2022.
Terpantau, pelaksanaan diskusi berjalan dinamis, Praja antusias memberikan berbagai pertanyaan terutama berkaitan dengan strategi pengambilan kebijakan dalam menghadapi stunting dan permasalahan ekonomi seperti inflasi dan pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi. (*)
