LSL Dominasi Kasus HIV dan Isu Gay Mencuat di Sumedang, DPRD Fraksi PKS Singgung Kontradiksi Poin Agamis di Visi Simpati
Sumedang – Anggota DPRD Kabupaten Sumedang Fraksi PKS, Rahmat Juliadi, menyoroti tingginya kasus HIV yang didominasi kelompok laki-laki seks dengan laki-laki (LSL) di tengah mencuatnya isu gay di Kabupaten Sumedang. Menurutnya, kondisi tersebut bertolak belakang dengan visi pembangunan Kabupaten Sumedang yang mengusung nilai-nilai religius.
“Ada kontradiktif antara visi Simpati yang didalamnya ada poin agamis ketika kita melihat fenomena issue gay di Sumedang,” kata Rahmat saat diwawancarai Tahu Ekspres, Senin (29/6/2026).
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang periode Januari–Mei 2026, tercatat sebanyak 57 kasus HIV ditemukan di berbagai kelompok populasi. Sebanyak 38 kasus dialami laki-laki dan 19 kasus dialami perempuan.
“Kelompok LSL menjadi penyumbang kasus terbanyak dengan 26 kasus atau sekitar 46 persen dari total temuan. Sementara itu, WPS (Wanita Pekerja Seks) menempati urutan kedua dengan sembilan kasus,” tambahnya.
Selain itu, ditemukan lima kasus pada pelanggan pekerja seks, lima kasus pada pasangan berisiko tinggi (RISTI), empat kasus pada penderita tuberkulosis (TB), tiga kasus pada ibu hamil, dua kasus pada pengguna narkoba suntik (penasun), serta masing-masing satu kasus pada penderita infeksi menular seksual (IMS), calon pengantin, dan populasi umum.
“Secara keseluruhan sekitar 70 persen orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di Sumedang merupakan laki-laki, sedangkan kelompok LSL mendominasi hingga 46 persen dari total kasus yang ditemukan,” ucap Rahmat.
Ia mengaku pernah menerima informasi mengenai kasus seorang mahasiswa di Jatinangor yang mencari pasangan sesama jenis di Sumedang. Menurutnya, mahasiswa tersebut diketahui positif HIV dan akhirnya menjalin hubungan dengan warga Sumedang.
“Saya ada cerita contoh kasus laik-laki suka laki laki, di Jatinangor ada mahasiswa mencari pacar di Sumedang, positif HIV, ternyata bukan orang Sumedang dapat pasangan orang Sumedang,” ujarnya.
Rahmat berharap Pemerintah Kabupaten Sumedang selain berfokus pada upaya pencegahan, juga memperkuat penanganan melalui regulasi yang lebih tegas.
“Saya berharap pemda bisa lebih tegas ke penanganan bukan hanya pencegahan, kita sangat menunggu pemda mengusulkan Raperda terkait pencegahan dan penanggulangan penyimpangan seksual tersebut , kalau pemda tidak mengusulkan, tentu Raperda ini harus menjadi inisiatif dari legiatatif, melalui prakarsa Raperda DPRD hanya saja kalau menjadi Raperda inisiatif DPRD, alurnya cukup panjang, karena mekanisme nya harus melalui, pengusulan dari anggota DPRD dan di setujui dalam rapat paripurna, untuk mendapat persetujuan dari semua Anggota kalo ingin cepet, ya langsung diusulkan oleh bupati, sehingga bisa langsung dibahas,” pungkasnya.
