Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir menyebutkan lahan warga yang demo memblokade jalan Tol Cisumdawu tidak berada di kawasan Right of Way (ROW) jalan tol. Sedangkan lahan yang digunakan untuk pembangunan tol semuanya sudah terbebaskan.
Sebelumnya, sejumlah warga dari Desa Mulyasari, Sirnamulya dan Girimukti Kecamatan Sumedang Utara pada Selasa (16/5), melakukan aksi unjuk rasa dengan cara memblokade jalan Tol Cisumdawu di KM 178,200 menuntut ganti rugi lahan yang terkena dampak pembangunan toll. Aksi warga tersebut sempat membuat kemacetan parah selama beberapa jam.
“Ada 19 rumah di luar Right of Way (ROW) yang terkena longsor sebagai dampak pembangunan tol. Tim sudah mengupayakan ke Pemprov agar proses Penloknya dipercepat sehingga bisa segera dibayar ganti ruginya,” kata Bupati Sumedang seperti pada keterangan tertulisnya yang diterima Tahu Ekspres, Kamis (18/5).
Ia mengaku, guna menyelesaikan masalah tersebut pihaknya sudah membentuk tim khusus. Bahkan menurutnya tim dimaksud telah bergerak ke lapangan untuk menginventarisir berbagai permasalahan untuk ditindaklanjuti.
“Hari ini pun (kemarin) tim sudah melakukan rapat yang dipimpin oleh Asisten Pembangunan Setda untuk membahas persoalan ini dan mengambil langkah-langkah segera,” tuturnya.
Terkait 19 rumah yang terkena longsor akibat terdampak Toll Cisumdawu, Bupati mengaku sedang mengupayakan pembayaran sisa sewa hunian sementara yang belum dibayar.
“Selama mengungsi warga pemilik rumah tersebut diberi kerahiman untuk uang sewa rumah dari PT Wika namun hanya sampai bulan Februari 2023 seiring selesainya proyek. Sekarang Bagian Adpem sedang mengupayakan untuk pembayaran sisanya,” katanya.
Sedangkan untuk 198 rumah terdampak lainnya yang mengalami retak-retak akan diakomodir Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan melalui program perbaikan Rutilahu.
“Perbaikan rumah di tiga desa ini akan dianggarkan di APBD Perubahan melalui Dinas Perkimtan. Bahkan akan dibangun jalan poros di Dusun Cibitung Desa Sirnamulya untuk akses warga,” tuturnya.
Untuk lahan pertanian warga yang tidak bisa digarap karena dampak tol, rencananya akan diberikan kompensasi berupa beras sejumlah hasil panen.
“Dinas Pertanian Ketahanan Pangan sedang mendata ke lapangan, berapa kelompok petani yang terdampak sawahnya. Nanti dikalkulasikan berdasarkan perkiraan hasil panennya untuk diganti,” ujarnya.
Ia juga memerintahkan kepada Dinas PUTR untuk membuat proposal memperbaiki jaringan irigasi Cikopo yang melintasi ketiga desa tersebut.
“Kita akan ajukan ke Kementerian PUPR untuk perbaikan irigasi sehingga sawah warga bisa produktif kembali. Bahkan kita juga mengusulkan pembuatan embung-embung untuk mencegah banjir atau longsor ke wilayah terdampak tol,” jelasnya.
