Sumedang – Efisiensi anggaran yang akan diterapkan Pemerintah Kabupaten Sumedang disinyalir bisa berdampak langsung pada sektor pariwisata. Untuk itu, Badan Pimpinan Cabang (BPC) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumedang pun langsung melakukan koordinasi dengan Pemkab Sumedang untuk mencari solusi atas kondisi tersebut.
Pada Kamis (20/2/2025), BPC PHRI Sumedang menggelar audiensi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang di ruang kerjanya. Pertemuan itu membahas arah kebijakan anggaran 2025 dan dampaknya terhadap industri pariwisata, terutama bagi pelaku usaha Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE).
Ketua BPC PHRI Sumedang, dr. Harnandito, menyoroti dampak kebijakan efisiensi terhadap usaha perhotelan dan restoran di Sumedang. Menurutnya, pemangkasan anggaran pemerintahan untuk kegiatan rapat dan event di hotel atau restoran dapat semakin menekan pendapatan pelaku usaha pariwisata.
“Kami memiliki data, dalam dua tahun terakhir daya beli masyarakat terhadap sektor pariwisata turun signifikan. Kalangan atas lebih memilih berwisata ke luar negeri, sedangkan segmen menengah ke bawah mengalami penurunan daya beli,” kata Harnandito.
Ia menjelaskan, okupansi hotel dan pendapatan rumah makan di Sumedang menurun sekitar 10-30% dalam dua tahun terakhir. Kondisi itu dikhawatirkan semakin memburuk jika pemerintah daerah juga memangkas anggaran untuk kegiatan di sektor pariwisata.
“Kalau pemerintah juga mengurangi kegiatan rapat di hotel atau restoran, tentu akan semakin menekan pendapatan teman-teman pelaku wisata,” lanjutnya.
Meski begitu, Harnandito menegaskan bahwa pelaku usaha tidak boleh hanya berdiam diri menghadapi kondisi ini. Ia mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan beberapa usulan mitigasi kepada Sekda Sumedang agar sebagian anggaran efisiensi tetap dialokasikan kembali ke sektor pariwisata.
“Kami usulkan agar dana efisiensi bisa diputar kembali ke sektor wisata, misalnya dengan mengadakan event yang menarik wisatawan dari luar Sumedang. Dengan begitu, okupansi hotel dan kunjungan rumah makan bisa meningkat lagi,” jelasnya.
Harnandito juga mengapresiasi respons pemerintah daerah terhadap aspirasi pelaku usaha pariwisata.
“Alhamdulillah, Pemkab Sumedang sangat terbuka dan responsif. Mudah-mudahan kerja sama antara PHRI dan Pemkab Sumedang bisa terus menguat demi kemajuan pariwisata dan kesejahteraan pelaku usaha di Kabupaten Sumedang,” tutupnya.
