EkonomiKomunitasSumedang

Kelompok Informasi Masyarakat Sumedang Dukung Program Gempur Peredaran Rokok Ilegal

TAHUEKSPRES, SUMEDANG – Peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat (Jabar) terus mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, salahsatunya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Sumedang.

“Upaya bersama, telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Termasuk, melalui pendekatan edukasi kepada masyarakat tentang dampak negatif ekonomi negara akibat pembelian rokok ilegal,” ucap Ketua KIM Kabupaten Sumedang Maman Koswara kepada wartawan di Sumedang Jabar, Minggu (3/12/2023).

Olehsebab itu, sambung Maman Koswara yang kerap disapa Mako, bahwa KIM juga aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai ketentuan cukai dan kerugian negara akibat rokok ilegal.

“Materi edukasi ini didapatkan dari Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosanditik) Sumedang, dan selanjutnya disampaikan kepada masyarakat,” terang Mako.

Ia menyatakan komitmen KIM dalam memerangi peredaran rokok ilegal itu sejalan dengan program Diskominfosanditik guna mengatasi permasalahan tersebut.

“Tentu saja KIM Sumedang berperan sebagai mitra pemerintah dalam menyediakan informasi publik. Terlebih, KIM juga mendukung program Gempur Rokok Ilegal yang tengah gencar dilakukan Pemkab Sumedang,” ucapnya.

Menurut Mako, Salah satu cara yang akan ditempuh oleh KIM Sumedang untuk membantu memerangi peredaran rokok ilegal yakni dengan mengedukasi masyarakat melalui media sosial (medsos).

“Saat ini KIM Sumedang memiliki lebih dari 3000 anggota di Sumedang dan akan menggunakan akun medsos KIM di setiap kecamatan, desa, dan akun pribadi anggota untuk menyosialisasikan ketentuan cukai tembakau hingga penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT),” terangnya.

Dikatakan Mako, alasan utama KIM Sumedang berpartisipasi dalam memerangi peredaran rokok ilegal karena menyadari persoalan itu dinilai merugikan negara secara ekonomi.

“Sehingga, dengan upaya bersama dan edukasi kepada masyarakat ini, peredaran rokok ilegal dapat diminimalisir. Dan berharap ke depan, negara tidak lagi merugi akibat praktik ilegal ini,” pungkas Mako. (*)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Back to top button