Pemerintahan

Hore! Kepala Desa di Sumedang Bakalan Punya Motor Operasional Baru, Yamaha Nmax?

Kepala Desa di Kabupaten Sumedang sebentar lagi bakalan memiliki motor operasional baru yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang, Deni Agus Setiawan, mengaku, dalam belanja APBD Perubahan TA 2022 memang dianggarkan kendaraan operasional untuk Kepala Desa se-Kabupaten Sumedang.

“Bulan ini barangnya sudah harus bisa di terima, karena menggunakan anggaran perubahan, tidak boleh lewat Bulan Desember. Kabar terakhir motor Yamaha Nmax atau seharga Nmax,” kata Deni kepada wartawan, Kamis (15/12).

Baca Juga :  Pemda Sumedang Optimalkan Peran Kades dan Kapus Tangani Persoalan Stunting

Tidak hanya itu, Deni juga menjelaskan, selain motor operasional untuk kepala desa, ada juga untuk Kecamatan. “Jadi kepala desa 1, operasional kecamatan 1,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Cabang Sumedang, Welly Sanjaya, membenarkan kabar tersebut.

“Ia benar, Pa Bupati telah menjanjikan motor operasional untuk kepala desa,” katanya.

Baca Juga :  Jelang Pilkada 2024, Forum Desa Bersatu Konsolidasi Penyamaan Persepsi Kepemimpinan Sumedang Kedepan

Namun, ia sendiri belum mengetahui jenis motor apa yang akan diberikan kepada kepala desa se-Kabupaten Sumedang.

“Nanti saja kalau sudah ada barangnya didepan mata baru jelas motor apa yang akan dikasih, terakhir memang dikabarkan Yamaha Nmax,” tuturnya.

Ia juga menjelaskan, untuk mengawal anggaran kendaraan operasional kepala desa tidak mudah. Tentunya, hal tersebut pasti menimbulkan pro kontra dari berbagai kalangan.

Baca Juga :  Jelang Pilkada 2024, Forum Desa Bersatu Konsolidasi Penyamaan Persepsi Kepemimpinan Sumedang Kedepan

“Untuk itu saya mengclearkan dan menjelaskan kepada semuanya, kalau Kepala Desa itu sudah pada dewasa,” tuturnya.

Welly menambahkan, untuk menyetujui anggaran harus melibatkan eksekutif dan legislatif. Jadi peranan disini, bukan hanya dari kalangan eksekutif saja, akan tetapi harus ada persetujuan legislatif dan untuk mendapatkan persetujuan itu butuh proses panjang.

“Tapi alhamdulillah semuanya sudah terlewati, tinggal menunggu waktu saja,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Back to top button