Sumedang – Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila menegaskan bahwa kunci penting dari kesadaran (awareness) dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik terletak pada implementasi Monitoring, Controling, Surveilance for Prevention (MCSP) KPK.
Hal tersebut ia sampaikan pada saat memimpin Rapat Pembahasan Rencana Aksi Tindak Lanjut (TL) Atensi MCSP KPK Tahun 2025 di Ruang Rapat Wakil Bupati, Kamis (26/2/2026).
Menurutnya, MCSP bukan sekadar instrumen penilaian, melainkan sistem pengingat dan pengendali agar seluruh perangkat daerah bekerja sesuai aturan dan tepat sasaran *serta bebas dari korupsi/fraud.
“Kunci penting dari ke-aware-an kita adalah MCSP. Tantangan kita adalah menjadikan masyarakat puas atas kinerja layanan kita. Tidak boleh ada anggaran yang sia-sia,” ujarnya.
Fajar menekankan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus dalam kondisi kondusif, memahami apa yang harus disiapkan, serta memastikan seluruh dokumen perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.
Ia meminta agar setiap OPD melengkapi data dukung, memperkuat administrasi, serta menindaklanjuti setiap catatan perbaikan secara cepat dan terukur.
“Optimalisasi capaian MCSP harus menjadi gerakan bersama. Evaluasi pada delapan area intervensi seperti perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN, pengelolaan BMD, optimalisasi pajak daerah, dan pengawasan APIP harus benar-benar ditindaklanjuti dengan aksi nyata,” ungkap Fajar.
Dengan nilai MCSP Kabupaten Sumedang yang berada di angka 85 dan SPI KPK sebesar 71,17, Wabup mendorong adanya lompatan capaian melalui perbaikan sistem internal dan penguatan integritas.
“Kita optimalkan capaian MCSP ini untuk membawa Sumedang ke arah yang lebih baik lagi. Bukan hanya naik peringkat, tetapi juga meningkat kualitas tata kelola dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Melalui komitmen bersama, kolaborasi lintas perangkat daerah, dan pengawasan yang konsisten, Wabup optimistis Sumedanh mampu meningkatkan capaian MCSP, sekaligus mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
