Pemerintah Akan Dorong Penguatan Dapur MBG dengan Potensi Pasokan Lokal di Sumedang
Sumedang — Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mendorong penguatan tata kelola dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta integrasi pasokan berbasis potensi lokal. Hal itu disampaikan dalam audiensi Forum Komunikasi Mitra MBG (FKM MBG) bersama Bupati Sumedang di Ruang Rapat Bupati, Selasa (3/3/2026).
Bupati Dony Ahmad Munir mengatakan keberadaan forum tersebut tidak semata untuk menyukseskan program pemerintah, tetapi juga memiliki dimensi tanggung jawab moral dalam membangun generasi yang kuat dan berkualitas.
“Saya sampaikan ini supaya kita lebih mendalami dan menjiwai makna dari hadirnya kita sebagai mitra dapur MBG. Dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa kita tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah. Maka dapur MBG merupakan salah satu ikhtiar untuk menguatkan generasi ke depan,” ucapnya.
Ia meminta para mitra mengelola dapur secara profesional dan tidak sekadar menjalankan kewajiban administratif.
“Tidak hanya sebatas menjalankan, tetapi betul-betul dimaknai dan diupayakan secara optimal. Dengan begitu, kita ikut menyelamatkan generasi yang akan datang melalui pemenuhan asupan gizi yang baik,” tuturnya.
Ketua FKM MBG Kabupaten Sumedang, Oom Supriatna, menjelaskan forum itu dibentuk untuk menghimpun para pemilik atau mitra dapur MBG. Selain mendukung operasional dapur, forum juga diarahkan untuk mengoptimalkan sumber daya manusia dan sumber daya alam di daerah.
Menurut dia, FKM MBG juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelibatan tenaga kerja dan pemasok lokal.
“FKM MBG bertujuan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan serta mewujudkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kami juga ingin membuka lapangan kerja serta turut membantu dan menyukseskan program Bapak Presiden,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Dony menekankan pentingnya forum sebagai ruang kolaborasi yang produktif, termasuk memastikan seluruh persyaratan dapur terpenuhi.
“Forum ini harus memastikan seluruh persyaratan dapur MBG terpenuhi, termasuk perizinan seperti SLHS yang wajib ditempuh pemilik dapur. Laksanakan semuanya sesuai aturan,” tegasnya.
Ia juga meminta koordinasi yang solid antara mitra dapur, SPPG, dan Satgas MBG.
“Kuncinya jangan saling menyalahkan, tetapi harus saling menguatkan. Forum ini harus menjadi wahana solutif dan aplikatif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dapur,” ujarnya.
Menurut Dony, berdasarkan instruksi Presiden Prabowo Subianto, dapur SPPG diarahkan mengambil pasokan dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pemerintah daerah, kata dia, tengah menyiapkan perencanaan agar potensi lokal dapat terserap secara berkelanjutan.
“Kami sedang menyusun perencanaan agar KDKMP dapat menjadi pengepul dari masyarakat. Dapur membutuhkan ketersediaan dan keberlanjutan pasokan, sehingga potensi lokal harus terintegrasi dengan baik,” katanya.
Di akhir audiensi, ia meminta agar SPPG dan pemilik dapur mempublikasikan menu makanan melalui dashboard Makan Bergizi Gratis Sumedang guna meningkatkan transparansi kepada masyarakat.
“Agar masyarakat bisa melihat dan meyakini bahwa anak-anaknya mengonsumsi makanan yang sehat dan higienis. Ini juga akan mendorong kompetisi yang sehat antar dapur MBG,” pungkasnya.
