Sumedang – Pemerintah Kabupaten Sumedang mempercepat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memastikan bahan pangan yang digunakan bersumber dari petani dan pemasok lokal. Kebijakan ini ditempuh untuk mendukung program strategis nasional sekaligus menjaga agar perputaran ekonomi tetap berlangsung di daerah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Tuti Ruswati, dengan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) wilayah Cirebon Raya dan sekitarnya di Ruang Rapat Sekda (Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Selasa (3/1/2026). Wilayah kerja KPPG tersebut mencakup Kabupaten dan Kota Cirebon, Kuningan, Majalengka, Karawang, Sumedang, Indramayu, serta Kabupaten dan Kota Bekasi.
Menurut Tuti, pertemuan itu digelar untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional (BGN), terutama dalam merancang skema rantai pasokan bahan baku MBG.
“Kabupaten Sumedang sudah memiliki sistem pemantauan dan pelaksanaan program MBG. Dari sistem tersebut, kami memiliki data ketersediaan bahan baku pangan, sehingga menu MBG di Sumedang bisa disesuaikan dengan pasokan lokal yang tersedia, tentunya dengan tetap memenuhi standar gizi,” katanya.
Ia menambahkan, secara prinsip Sumedang siap dijadikan daerah percontohan dalam penerapan skema rantai pasokan lokal untuk program MBG.
“Sistemnya sudah kami miliki, tinggal menunggu regulasi dari BGN seperti apa,” ujar Tuti.
Tuti juga menegaskan bahwa percepatan program MBG tidak semata soal pemenuhan gizi, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekonomi lokal. Dengan melibatkan petani daerah sebagai pemasok utama, pemerintah berharap manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Sumedang.
Sementara itu, Kepala KPPG, Yulian, mengatakan kunjungan pihaknya ke Sumedang difokuskan pada percepatan program MBG, khususnya dalam penguatan rantai pasokan pangan.
“Kami ingin memastikan rantai pasokan MBG benar-benar mengambil dari lokal. Jangan sampai komoditas pasokan dimonopoli karena itu tidak sesuai dengan instruksi Presiden,” katanya.
Yulian menyebut Presiden menekankan agar program MBG memberi manfaat luas dan tidak terpusat pada kelompok tertentu. “Program ini harus dirasakan manfaatnya oleh banyak pihak, jangan sampai perputaran uang hanya pada kelompok tertentu saja,” ujarnya.
Ke depan, kata Yulian, KPPG akan berkoordinasi dengan dinas terkait di Kabupaten Sumedang, seperti Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan. Koordinasi itu dilakukan untuk memastikan ketersediaan data pasokan pangan daerah sebagai dasar pemenuhan rantai pasokan lokal MBG.
Selain itu, KPPG juga memberi perhatian pada pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) agar setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi standar keamanan dan kesehatan pangan.
