Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Cabang Sumedang, Welly Sanjaya, menyebutkan, massa jabatan Kepala Desa yang saat ini diperjuangkannya mengingat kondisi geopolitik di desa yang rawan akan konflik.
Ia menyebutkan, konflik Pilkades dengan Pileg berbeda, biasanya, jika massa jabatan anggota dewan berakhir, maka masalah konflik pemilu pun berakhir.
Berbeda halnya dengan Pilkades, untuk menyelesaikan masalah setelah pemilihan biasa akan terus berkepanjangan hingga masa jabatan Kades itu habis, masalah masih tetap ada.
Untuk itu dirinya, bersama rekan-rekan yang ada di APDESI memperjuangkan massa jabatan Kades yang tadinya 6 tahun jadi 9 tahun.
“Buktinya, rekan-rekan kami yang demo di gedung DPR RI, yang berangkat ada 245 Kades pergi ke Jakarta, sekira 90 persen dari total Kades di Sumedang,” katanya kepada wartawan, Rabu (8/2/2023).
Di Jawa Barat sendiri, kata Welly, dari 5 Ribuan Kades, ada 4 Ribuan lebih yang berangkat ke Jakarta. Artinya mereka mendukung terkait massa jabatan Kades 9 Tahun, terlepas dari pro kontra yang ada.
Pengalamannya saat demo di Jakarta beberapa waktu lalu, Welly menyebutkan, saat negosiasi di Badan Anggaran DPR RI dirinya terdepan dalam menyampaikan aspirasinya.
“Semua fraksi setuju kok, baik itu pendukung Pemerintah maupun oposisi,” katanya kepada wartawan.
