Kabupaten Sumedang berpotensi rawan bencana dengan kategori area rawan bencana dari sangat tinggi, tinggi, sedang hingga rendah. Dengan adanya kejadian gempa yang tak biasa beberapa waktu lalu secara beruntun membuat beberapa pihak khawatir dan ada juga yang memberi ‘advice’.
Salah satunya dari Direktur Komite Nasional Pengamat Kebijakan Publik (KNPKP), Toni S Liman. Ia menyebutkan, sekarang ini di Kabupaten Sumedang sudah waktunya untuk menata dan perlu adanya perhatian khusus untuk penanggulangan bencana.
“Terkadang bencana tidak dapat diprediksi dengan pasti, tetapi bencana dapat dicegah dengan meminimalisir resiko bencana. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mitigasi bencana,” ujar Toni seperti pada keterangan tertulis yang diterima Tahu Ekspres pada Rabu (17/1/24).
Ia menerangkan, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 Ayat 9 menyebutkan bahwa; “mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana”.
“Saya fikir sudah waktunya ya, pada dimensi kondisi lingkungan yang menjadi faktor penghambat dari hubungan implementator dalam melakukan kebijakan mengalami kesulitan dikarenakan tipe BPBD Kabupaten Sumedang masih B, serta adanya perbedaan persepsi antar implementator dalam hal pencegahan bencana pada mitigasi bencana.
Jadi mohon Pak Pj Bupati serta Bu Pj Sekda dapat segera mengusulkan hal tersebut, bukan lama di analisa saja,” kata Toni.
Karena nanti, kata Toni, pada dimensi sumber daya yang menjadi faktor penghambat kompetensi atau keahlian para pelaksana yaitu tidak semua para pelaksana memiliki keahlian dalam hal mitigasi bencana. BPBD kekurangan pegawai yang memiliki keahlian dalam hal mitigasi bencana dan BPBD kekurangan pegawai yang memiliki keahlian dalam segi Ilmu Teknologi (IT).
Ia mengingatkan kenapa pentingnya BPBD Sumedang segera naik tipe, karena ada faktor penghambat dalam anggaran biaya dan sarana prasarana dalam melaksanakan mitigasi yaitu disebabkan dengan adanya keterbatasan APBD Kabupaten Sumedang dalam hal kebencanaan.
“Saya mengusulkan dan semoga juga dewan yang terhormat mendukung Pj Bupati, agar BPBD Sumedang naik jadi tipe A setara eselon dua. Nanti bisa masukin beberapa bidang pendukung, misalnya bidang kebencanaan, bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan, serta bidang pertamanan dan pemakaman.
Hal ini menurut visi saya penting kedepan harus ada yang lebih fokus mengurusi kepentingan dan keselamatan masyarakat khususnya di Kabupaten Sumedang,” pungkas Toni.
