Pemerintahan

Diguncang Gempa, DPRD : Tidak ada Pilihan Lain BPBD Sumedang Harus Naik Kelas Menjadi SKPD Tipe A

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumedang, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dr. Iwan Nugraha menyebutkan, tidak ada pilihan lain bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumedang untuk naik kelas menjadi SKPD dengan tipe A dikarenakan Kota Tahu ini beberapa waktu lalu telah diguncang gempa dan ditemukan sesar baru yang melewati wilayah tersebut.

“Sebetulnya bukan hanya layak, bahkan kita itu dari DPRD sudah mendorong (BPBD naik kelas) dari tahun-tahun sebelumnya, sebelum kejadian gempa kemarin,” kata dr. Iwan saat reses di Desa Cimanggung kepada Tahu Ekspres, Sabtu (20/1/24).

Ia menilai, selain dengan adanya gempa yang mengguncang Sumedang, kemudian di Cimanggung pada Tahun 2021 ada bencana longsor yang menelan sampai 40 korban jiwa, bahkan salah satu korbannya dari BPBD Sumedang. Pada saat itu (longsor), menurutnya, DPRD Sumedang sudah mendorong dalam proses revisi Raperda tentang SOTK agar BPBD Sumedang naik kelas menjadi SKPD Tipe A.

Baca Juga :  BPBD Sumedang: Waspadai Hidrometeorologi Saat Musim Hujan

“Jadi secara struktur organisasinya sudah harus lebih dikuatkan. Tapi memang kemudian tentu saja akan ada konsekuensi secara anggaran tidak bisa dihindarkan.

Dengan ketenagaan yang semakin mumpuni, SDM yang semakin lengkap, tentu saja kebutuhan struktur personal yang nanti akan berkonsekwensi kepada anggaran kepagawaian, anggaran kegiatan yang ada di masing-masing bidang, kemudian turun kepada program akan semakin banyak. Mau tidak mau akan seperti itu,” terang Anggota Komisi III ini.

Baca Juga :  BPBD Sumedang dan BRIN Pasang Alat Early Warning System di Cimanggung

Menurutnya, naik kelasnya BPBD Sumedang akan menjadi sebuah kesiapan daerah yang merupakan urusan wajib terkait penanggulangan bencana. Karena kata dr. Iwan, penanggulangan bencana tidak bisa dilaksanakan hanya dengan asal-asalan.

“Memang betul bahwa kalau sudah terjadi bencana sebetulnya itu semuanya harus rembuk jukung. Semua SKPD, semua dinas terkait. Tapi secara kelembagaan, BPBD itu juga sebagai leading sectornya. Ini harus bisa betul-betul memetakan segala potensi kebencanaan. Mengantisipasi, memitigasi bagaimana agar bencana ini tidak memberikan dampak yang sedemikian besar. Itu kan bagian dari BPBD,” kata dr. Iwan.

Baca Juga :  BPBD Sumedang: Hindari Kegiatan di Aliran Sungai Saat Musim Hujan

Ia melanjutkan, menjadi sebuah pelajaran besar terutama ketika kemarin Sumedang mengalami gempa. Karena menurutnya, walaupun sekarang masih dalam kajian, tapi kemungkinan besar Sumedang akan ada sesar baru, potensinya tentu harus diantisipasi sedemikian rupa.

“Mau tidak mau, akhirnya BPBD ini menjadi sebuah keharusan tidak ada pilihan lagi, harus segera naik kelas agar menjadi lembaga yang bisa siap secara optimal melakukan antisipasi dan mitigasi kebencanaan kedepannya,” tuturnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Back to top button