Kebijakan Gubernur Jabar Kirim Siswa Bermasalah ke Barak Militer Tuai Pro-Kontra, Ini Kata Dosen Psikologi Unpad
Sumedang – Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim pelajar bermasalah ke barak militer tengah menjadi bahan perbincangan hangat, sehingga menuai pro dan kontra di kalangan pengamat terhadap keberdampakan psikologis anak yang mendapatkan pendidikan dengan pendekatan ala militer.
Dosen Psikologi Universitas Padjadjaran (Unpad) Jatinangor, Sumedang, Fitriani Yustikasari Lubis, menyampaikan bahwa pendekatan militer memiliki beberapa sisi positif, namun akan lebih optimal jika juga disertai dengan pendekatan psikologis yang bersifat kuratif.
“Dari sisi pendekatan militer, memang ada manfaat seperti peningkatan kontrol diri, membentuk karakter tangguh, dan kemampuan bekerjasama. Tapi itu tidak cukup. Pendekatan ini perlu didampingi juga dengan pendekatan psikologis yang kuratif” ujar Dr. Fitriani saat diwawancarai Tahu Ekspres pada Selasa (13/5/2025).
Ia menambahkan, program-program seperti konseling, terapi perilaku, dan intervensi psikologis lainnya memiliki peran penting dalam membantu pelajar memahami serta mengatasi akar dari perilaku menyimpang.
“Kuratif ya, artinya kita bukan hanya ingin siswa jadi disiplin, tapi juga memahami apa yang menyebabkan perilaku bermasalah itu muncul, dan bagaimana memperbaikinya. Ini bisa melalui konseling, terapi, serta evaluasi perilaku secara menyeluruh,” ucapnya.
Lebih lanjut, Dr. Fitriani menjelaskan bahwa perilaku menyimpang pada remaja dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari dalam diri siswa seperti kendala dalam mengelola emosi atau motivasi belajar yang menurun, maupun faktor eksternal seperti pola asuh, tekanan akademik, lingkungan keluarga, hingga pengaruh teman sebaya dan media sosial. Oleh karena itu, ia menyarankan penanganan terhadap hal ini idealnya dilakukan secara menyeluruh.
“Solusinya tidak hanya satu. Kita harus melihat ini sebagai masalah yang kompleks, sehingga butuh pendekatan dari berbagai sisi, tidak hanya pendekatan militer. Harus melibatkan guru, orangtua, bahkan lingkungan sekitar,” ujarnya.
Ia juga menyarankan agar penggunaan istilah ‘Nakal’ dalam program pembinaan siswa diperhatikan agar tidak menimbulkan stigma.
“Label ‘nakal’ bisa menimbulkan stigma negatif yang justru memperburuk kondisi psikologis anak. Lebih baik disebut pelajar dengan perilaku menyimpang atau pelajar yang membutuhkan pembinaan khusus,” tuturnya.
Terakhir, Dr. Fitriani menambahkan bahwa intervensi yang hanya berfokus pada individu siswa saja, tanpa mempertimbangkan peran lingkungan, berisiko membuat permasalahan serupa terulang kembali.
“Kalau lingkungannya masih sama, sekolah dan keluarga tidak berubah, maka perilaku bermasalah bisa muncul lagi. Karena itu, kita perlu pendekatan yang lebih menyeluruh,” pungkasnya.
