Pemerintahan

MPP Sumedang Terapkan Teknologi Metaverse, Dewan Sebut di Surian Tak Berpengaruh Karena Susah Sinyal

Kata Dewan, bagi orang Surian terlalu jauh untuk menerapkan program itu, karena untuk komunikasi saja sulit.

TAHUEKSPRES.COM, SUMEDANG,- Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menerapkan teknologi metaverse pada Mal Pelayanan Publik (MPP), hal itu ditandai dengan kedatangan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang menandatangani Piagam SUPERMETA, Jum’at (21/10).

SUPERMETA sendiri merupakan Digitalisasi Layanan Pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang yang memanfaatkan teknologi Metaverse.

Dikutip dari halaman Wikipedia, Metaverse atau Metamesta adalah ruang virtual yang dapat diciptakan dan dijelajahi dengan pengguna lain tanpa bertemu di ruang yang sama.

Jadi, dengan SUPERMETA, masyarakat Kabupaten Sumedang tidak perlu lagi datang ke Mal Pelayanan Publik untuk mengurus ijin, pajak, dokumen kependudukan dan pelayanan publik lainnya, tapi cukup masuk ke dunia metaverse MPP yang bisa dikunjungi melalui link https://supermeta.sumedangkab.go.id

Dengan aplikasi SUPERMETA, kita tampak nyata sedang berada di MPP dan berinteraksi dengan yang lainnya secara virtual. Dengan teknologi seperti ini, memungkinkan masyarakat yang sedang berada dimana saja bisa berkunjung ke MPP secara virtual tapi tampak nyata sedang berada di lokasi sesungguhnya.

Pemkab Sumedang Terapkan Teknologi Metaverse Pada Mal Pelayanan Publik

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumedang, Enang Lukman Hakim, saat diwawancarai awak media.

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumedang, Enang Lukman Hakim, menyebutkan, untuk metaverse ini, sekarang mungkin kita menganggap sesuatu hal yang mustahil, tapi jangan salah, satu dua tahun kedepan ini akan menjadi suatu kebutuhan.

“Pemerintah Kabupaten Sumedang, kita selalu berupaya kalau berbicara layanan, ketika kita kemarin mendapatkan nilai 9, dengan layanan yang sama, saya sangat yakin, kalau diberikan penilaian lagi mungkin kita dapat nilai 5. Makanya layanan harus ditingkatkan dan diperbaiki lagi,” kata Enang.

Ia menjelaskan, jadi dengan adanya metaverse ini merupakan alternatif salah satu layanan publik di Kabupaten Sumedang.

“Terkait dengan pengembangan metaverse, kita banyak hal keterbatasan, tapi karena niat kita kuat, komitmen pimpinan dari mulai Pa Bupati, Wabup, Sekda, serta jajaran. Akhirnya banyak pintu-pintu menjadi terbuka, kita sudah Dua kali FGD dengan Kominfo,” katanya.

Ia mengaku, Kominfo akan mendukung langsung penerapan teknologi Metaverse di Sumedang. Tahun ini dimulai dengan pengkajian yang lebih detail, Tahun depan mungkin akan dilaksanakan piloting proyek.

“Sumedang akan menjadi piloting nya, itu hasil dua kali FGD dengan Kominfo,” sebutnya.

Metaverse Sumedang Dipuji Menteri Dalam Negeri

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, saat menunjukkan piagam SUPERMETA yang baru saja di tandatanganinya di MPP Sumedang

Dalam kunjungan ke Kabupaten Sumedang pada Hari Jumat Tanggal 21 Oktober 2022, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyempatkan untuk berkunjung ke Mal Pelayanan Publik. Ia memuji layanan publik di Kabupaten Sumedang sudah menerapkan teknologi berbasis digital, salah satunya yang terbaru adalah Aplikasi SUPERMETA.

“Dengan adanya MPP saya liat cukup bagus, apalagi disertai dengan teknologi metaverse. Mudah-mudahan masyarakat Sumedang akan sangat terbantu, untuk dilayani dalam urusan layanan publik,” katanya saat konferensi pers.

Penerapan Teknologi Metaverse Tak Sebanding Dengan Infrastruktur Internet yang Berada di Kecamatan Surian

Pelajar asal Dusun Cisumur RT 01 RW 02 Desa Pamekarsari Kecamatan Surian Gita Meliyana (17) mengaku bangga dan senang dengan kehadiran pejabat Kemendagri ke Sumedang.

Namun, kata dia, warga Desa Pamekarsari Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang masih belum sepenuhnya siap untuk serba digital karena belum memiliki jaringan internet yang stabil.

Untuk mendapatkan sinyal mereka terpaksa mencari ke tempat yang lebih tinggi. Jika keperluan mendesak harus mencari tempat tertentu.

“Sebenarnya kalo susah banget mah enggak, cuma cenderung ke enggak stabil, sama gak nentu satu kartu doang gitu. Bisa jadi di rumah Gita yang bagus teh Indosat tapi di rumah Pak RW bagusnya Telkomsel gitu, padahal kan itu teh masih di satu lingkungan gak jauh ke Gita,” ujarnya.

Anggota DPRD asal Surian Menanggapi Penerapan Teknologi Metaverse, di Surian Tak Berpengaruh karena Susah Sinyal

Anggota Komisi II DPRD Sumedang, Oky Yulisthyra Kuswandy, yang merupakan asli Surian

Anggota Komisi II DPRD Sumedang, Oky Yulisthyra Kuswandy, menanggapi teknologi Metaverse yang diterapkan Pemkab Sumedang.

Sebagai anggota dewan asli Surian, Oky meminta Pemkab Sumedang untuk memperbaiki dulu infrastruktur dan akses internet yang ada di daerahnya, karena Surian juga masih bagian dari wilayah Sumedang, apalagi saat ini di Surian sedang dibangun proyek nasional Bendungan Sadawarna yang melibatkan pembebasan lahan di empat desa.

Kondisi di Surian menurut Oky, memang dari dulu hingga sekarang itu susah akan sinyal. Memang saat ini akses internet sudah masuk di beberapa desa tapi itu pun hanya di tempat tertentu.

“Saya sebagai orang Surian asli, selalu berbicara dengan masyarakat disana, jangankan untuk program yang diluncurkan oleh Pemerintah, untuk sinyal pun susah,” katanya.

Menurutnya, bagi orang Surian terlalu jauh untuk menerapkan program itu (SUPERMETA, red), karena untuk komunikasi saja sulit.

“Jadi intinya, terlalu jauhlah bagi orang Surian mengetahui program-program dari pemerintah, apalagi yang berbasis internet, untuk hanya mengirimi pesan whatsapp saja disana sulit,” tutur Oky.

Oky menerangkan, saat ini ditiap Desa memerlukan internet untuk melakukan setiap kegiatan, Jadi ia menyarankan sebelum menerapkan teknologi Metaverse mohon dibenahi dulu kondisi sinyal  dan akses internet minimal dengan jaringan WIFI.

“Kalau kata orang Surian, sebelum membeli HP itu harus membeli sinyal dulu,” celotehnya.

Karena memang, masih kata Oky, kondisi di Surian hampir tiap desa, ada 9 desa itu susah sinyal, yang terparah itu Desa Pamekarsari dan Desa Suriamukti.

“Jadi intinamah untuk orang Surian tidak berpengaruh lah program itu,” tambahnya.

Ia mengaku banyak masyarakat Surian yang menyampaikan aspirasi kepada dirinya sebagai wakil rakyat terkait pengadaan sinyal dengan cara memasang tower dari provider tertentu.

“Saya juga sudah coba berkomunikasi dan mengajukan ke provider, tapi mungkin saat ini belum terealisasi, itulah kondisi riil yang terjadi di surian saat ini,” kata Oky.

Anggota Komisi II Soroti Infrastruktur Melalui BPHTB dari Pembebasan Lahan Bendungan Sadawarna yang Ada di Surian

Menurut Oky, Kecamatan Surian itu wilayahnya luas, hanya penduduknya sedikit, sekitar 11 Ribu jiwa. Saat ini sedang dibangun Bendungan Sadawarna yang melibatkan 4 Desa di Surian.

Terkait dengan pembebasan lahan di Surian, ada yang namanya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Seperti dikutip dari situs bapenda.kamparkab.go.id, BPHTB sendiri merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan PPh bagi penjual. Sehingga pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak.

Sebelumnya BPHTB dipungut oleh pemerintah pusat, namun keberadaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan jika BPHTB dialihkan menjadi salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.

Sebagai Anggota Dewan asli Surian, Oky mempertanyakan, Surian yang wilayahnya terdampak untuk pembangunan Bendungan Sadawarna, tetapi sampai saat ini infrastruktur di Surian belum merata, walaupun sekarang sudah mulai di perbaiki beberapa ruas jalan yang ada di Surian, tetapi masih banyak ruas jalan yang kondisinya rusak berat, apalagi memasuki musim hujan seperti sekarang kondisi jalan di Kecamatan Surian rawan amblas di karenakan kontur tanah di Surian yang sering bergeser.

Ia berharap, untuk pembangunan di Surian itu dimeratakan, salah satunya terkait infrastruktur dan akses internet juga. Karena akan menunjang untuk perekonomian masyarakat Surian.

“Jadi kalau bahasa sekarang itu, kami di Surian itu, ya jomplang. Surian masih masuk Kabupaten Sumedang, tapi serasa dianak tirikan,” katanya.

Untuk kedepannya, kata Oky, dirinya akan tetap memperjuangkan aspirasi masyarakat Kecamatan Surian, karena Surian akan memiliki potensi besar dengan adanya Bendungan Sadawarna, tapi hal itu juga harus di imbangi dengan perhatian khusus dari pemerintah terkait pembangunan di Kecamatan Surian.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Back to top button