HukumSumedang

Begini Fakta Hukum Terkait UGR Tol Cisumdawu Senilai Rp 329 Miliar

TAHUEKSPRES, SUMEDANG – Advokat Jandri Ginting SH. MM. MH., mengatakan, bahwa sengketa lahan yang telah diselesaikan di Pengadilan Negeri Sumedang menghasilkan putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Sumedang, tanggal 10 Mei 2022 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 340/PDT/2022/PT BDG, tanggal 16 September 2022 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2660 K/Pdt/2023 tanggal 21 Desember 2023 dipastikan putusannya telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

“Dimana, Dadan Setiadi Megantara berikut PT Priwista Raya dikalahkan dalam gugatan oleh ahli waris Udju cs, sebagai ahli waris pengganti keturunan Bangin Bin Moetakin Bin E. Koesoemah, selaku ahli waris pengganti dari Antjiah Binti Moetakin Bin E. Koesoemah dan W.A Baron Baud,” ujar Kuasa Hukum Udju cs, Jandri Ginting kepada wartawan di Sumedang Jawa Barat (Jabar), Jum’at (5/7/2024).

Dikatakan Jandri, Uang Ganti Rugi (UGR) yang dikonsinyasi di PN Sumedang itu senilai Rp 329 miliar, saat ini ada di rekening RPL PN Sumedang. Jadi, putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah diserahkan kepada pihak yang berhak yaitu Udju cs.

“Hal ini juga dikuatkan dengan keputusan penetapan pencairan uang konsinyasi oleh Pengadilan Negeri (PN) Sumedang tertanggal 5 Juni 2024 yang di berikan kepada Udju cs.

Baca Juga :  Tarian Nyi Pohaci Warnai Upacara Adat Ngalaksa di Rancakalong Sumedang

Sehingga, kami sangat optimis uang konsinyasi itu akan cair. Karena, Udju cs merupakan pihak yang berhak atas konsinyasi itu. Jadi, kami pasti optimistis selaku pihak pemenang. Ini putusan hukum yang harus dihormati dan ditaati oleh semua pihak termasuk Bank BTN,” tegas Jandri.

Selain itu, sambung Jandri, bahwa dengan adanya putusan 2660/k/pdt/2023, kliennya tidak ada korelasinya dengan Haji Dadan Setiadi Megantara, PT Priwista Raya dan juga Iyus Iskandar. Menyusul, Dadan Setiadi Megantara cs sudah ditetapkan sebagai tersangka. Apalagi, subjek dan objeknya sudah beralih ke Udju cs, bukan lagi milik Dadan Megantara dan PT Priwista atau Iyus Iskandar.

Sebelumnya, imbuh Jandri, memang ada gugatan sekitar tahun 2020 atas nama Iyus Iskandar dengan Dadan Setiadi Megantara dan PT. Priwista Raya, akan tetapi gugatan tersebut di NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) atau putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil sampai dengan Kasasi dinyatakan di NO.

“Pada saat proses perkara pada tahapan Banding dan Kasasi antara Iyus Iskandar berikut Dadan Setiadi Megantara. Kami selaku kuasa hukum dari Udju cs mendaftarkan gugatan ke PN Sumedang dengan nomor 32/pdt.G/2021/Pn.Smd, yang mana sebagai Tergugat 1 adalah Dadan Setiadi Megantara, Tergugat II PT Priwista Raya, Tergugat III BPN, Tergugat IV PUPR dan seterusnya. Maka dari itu, sesuai dengan PERMA nomor 3 tahun 2016 Tentang Konsinyasi, uang konsinyasi tersebut belum bisa dibayarkan. Bahkan, gugatan kami ini menang sampai dengan tingkat Kasasi serta sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap/inkracht,” terang Jandri.

Baca Juga :  Rapat Pleno Penetapan Hasil Pemilu 2024, Golkar Sumedang Semakin Gemilang Raih 10 Kursi di Parlemen

Sejatinya, sambung Jandri, terhadap uang konsinyasi itu di berikan kepada Ahli waris Udju cs sebagai pemenang dan sesuai dengan Penetapan Pencairan yang di keluarkan oleh PN Sumedang pada tanggal 5 juni 2023. Jadi, bukan kepada Dadan Setiadi Megantara atau Iyus Iskandar.

Tak hanya itu, terang Jandri, ahli waris Udju cs juga telah mengajukan gugatan resmi karena dari awal sudah mempersiapkan langkah dan strategi untuk menggugat Dadan Setiadi Megantara cs. Terlebih dari awal, pihak Dadan Setiadi Megantara sudah diingatkan, bahwa tanah itu adalah bagian dari bekas perkebunan Jatinangor milik ahli waris Udju cs, yang sedang di mohon dan diupayakan oleh ahli waris Udju cs guna mendapatkan legalitas sesuai hukum pertanahan yang berlaku.

“Kendati demikian, fakta hukum saat ini bahwa Pertama, putusan inkrah nya atasnama Udju cs.
Kedua, penetapan pembayaran dan bidang tanahnya, sudah ditetapkan oleh PN Sumedang sebagai bagian dari ahliwaris Udju cs. Ketiga, pembayarannya sudah di keluarkan oleh PN Sumedang kepada pihak Udju cs. Keempat, Kejaksaan masuk menggiring bahwa uang konsinyasi adalah bagian dari pihak Dadan Setiadi Megantara cs dan Iyus cs. Tentu saja itu adalah keliru,” jelas Jandri.

Baca Juga :  UKM Radio UNSAP Adakan Speak and Clash, Wadah Kreativitas bagi Masyarakat Sumedang

Jadi, imbuh Jandri, negara menitipkan uang ke PN Sumedang untuk dikonsinyasikan sebagai bentuk perintah dari amanah undang undang dan aturan mengenai tata cara pembebasan lahan untuk kepentingan umum. Dengan harapan, hasil akhirnya adalah mendapatkan tanah yang legal clear and clean dan membayar UGR tanah kepada pihak yang berhak dan sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap/inkrah atau untuk menghindari salah bayar.

“Kelima, bahwa tindak pidana H Dadan Megantara cs adalah kejahatan khusus. Karena dilakukan oleh pihak H Dadan dan korporasinya yang di bantu dan melibatkan oknum pejabat publik. Baik dari tingkat daerah, propinsi dan pusat serta pihak yang diberi mandat oleh negara. Sehingga, mengakibatkan terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) diatas penetapan lokasi (penlok) Tol Cisumdawu dan tidak ada hubungannya dengan ahli waris Udju cs,” tukas Jandri Ginting. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Back to top button