Sumedang – Mantan Koordinator Daerah Bogor Raya BEM Seluruh Indonesia (BEM-SI) periode 2024–2025, Fikri Purnama, yang merupakan putra daerah Sumedang, menyoroti transparansi dalam penanganan dugaan kasus korupsi di Kabupaten Sumedang. Dalam pernyataannya, ia juga menyoroti sikap mahasiswa yang dinilai belum maksimal dalam merespons persoalan daerah.
Mencuatnya dugaan kasus korupsi di Sumedang kembali menjadi perhatian publik. Dalam beberapa kasus, bahkan telah muncul nama tersangka yang merupakan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.
Kasus ini dinilai tidak hanya mencerminkan pelanggaran hukum, tetapi juga menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola pemerintahan daerah.
“Korupsi yang terjadi saat ini tidak bisa lagi dianggap sebagai tindakan individu. Ada indikasi pola yang sistemik yang harus diusut hingga ke akar. Penegakan hukum harus berani menyentuh aktor utama, bukan hanya pelaku di lapangan,” ujarnya saat diwawancarai Tahu Ekspres (29/4/2026).
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses hukum agar kepercayaan publik tetap terjaga.
“Publik berhak mengetahui secara terbuka siapa saja yang terlibat dan bagaimana praktik ini terjadi. Tanpa keterbukaan, kepercayaan masyarakat terhadap institusi akan terus menurun,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat tanpa tebang pilih, menjamin proses hukum berjalan transparan dan akuntabel, serta membuka informasi kepada publik secara berkala.
Selain desakan kepada aparat penegak hukum, kritik juga mengarah pada minimnya keterlibatan sebagian kalangan, termasuk mahasiswa, dalam merespons isu tersebut. Dalam berbagai pandangan yang berkembang, mahasiswa dinilai belum menunjukkan peran optimal sebagai kontrol sosial di tengah mencuatnya persoalan daerah.
“Saya berbicara seperti ini karena rasa peduli saya terhadap kampung halaman saya di Kecamatan Cisarua, Sumedang. Namun, di Sumedang seperti adem-adem saja, padahal banyak isu lokal, semoga mahasiswa masih bersama perannya sebagai kontrol sosial,” ucapnya.
Sejumlah kritik bahkan disampaikan secara satire yang menyindir sikap mahasiswa yang dianggap lebih memilih diam dan menjadi penonton. Padahal, mereka memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Kasus dugaan korupsi yang mencuat di Sumedang di antaranya penggeledahan kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Sumedang oleh penyidik Kejaksaan Negeri Sumedang pada Selasa (24/2/2026), mantan staf ahli Pemkab Sumedang yang kembali menjadi tersangka perkara IUP tambang dan dugaan penggelapan kendaraan, serta kasus PJU dan parkir di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.
