Oleh : Rianny Puspitasari (Pendidik)
Gonjang-ganjing ditekennya Peraturan Pemerintah Nomor 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17/23 tentang Kesehatan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 26 Juli 2024 lalu masih hangat menjadi perbincangan. PP tersebut menimbulkan kontroversi di tengah khalayak, pasalnya dalam Pasal 103 ayat (4) tertulis bahwa pelayanan Kesehatan reproduksi—selain meliputi deteksi dini penyakit, pengobatan, rehabilitasi dan konseling—mencakup pula penyediaan alat kontrasepsi bagi warga usia sekolah dan remaja.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih menyayangkan bahwa kebijakan ini tidak sejalan dengan amanat pendidikan nasional yang berasaskan budi pekerti luhur dan menjunjung tinggi norma agama. Beliau pun menilai, sebuah kesalahan jika mengkhianati tujuan besar pendidikan nasional yang sudah dicita-citakan bersama. Menurutnya, penyediaan fasilitas alat kontrasepsi bagi siswa sekolah ini sama saja membolehkan budaya seks bebas kepada pelajar. (mediaindonesia.com, 4/8/24)
Sangat disayangkan bahwa aturan ini dinilai sebagai solusi untuk melindungi remaja dan generasi, padahal sebaliknya ini adalah kotak pandora yang akan mendatangkan banyak masalah. Bagaimana tidak, dengan diresmikannya penyediaan alat kontrasepsi bagi anak sekolah, seolah negara menjerumuskan mereka untuk melakukan pergaulan bebas dan zina. Tentu hal ini akan menimbulkan efek domino pada meningkatnya jumlah aborsi, penyebaran penyakit menular seksual dan kerusakan moral di tengah masyarakat.
Sebuah ironi jika menyelesaikan masalah dengan masalah. Namun sejatinya, penetapan PP ini semakin menegaskan cengkeraman budaya liberalisme-kapitalisme dimana kebebasan berekspresi menjadi salah satu hal yang dielu-elukan. Standar hidup Barat menjadi kiblat dari kebebasan ini sehingga remaja muslim pun dituntun untuk mengikuti gaya hidup mereka. Peradaban kapitalisme membentuk gaya hidup hedonistik, materialistis, dan individualis di kalangan generasi.
Keberhasilan mereka merupakan hasil dari berkelindannya kebijakan negara, kurikulum pendidikan melalui pengarusan agenda kespro (kesehatan reproduksi) dan industrialisasi kesehatan. Alhasil semua berujung pada jurang kehancuran remaja muslim. Terbitnya PP ini sesungguhnya penegas kelalaian negara dalam mewujudkan kemaslahatan publik berupa terawatnya kesehatan reproduksi generasi serta terjaminnya masa depan mereka. Hal ini membuktikan fungsi negara saat ini sesuai dengan tuntutan pandangan kapitalisme, yakni sebagai penjamin kebebasan individu.
Apabila pemerintah tulus menjadikan generasi ini mulia, sehat dan sejahtera maka sudah semestinya negara mencabut Peraturan Pemerintah ini beserta UU-nya. Selain itu, negara harus segera bertobat dan meninggalkan sistem liberalisme kapitalisme yang menjadi ujung pangkal segala permasalahan yang ada saat ini.
Dalam Islam, sudah sangat jelas bahwa hukum zina adalah haram. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt.:
“Janganlah kalian mendekati zina. Sungguh zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk” (TQS. Al-Isra: 32)
Oleh karena itu, upaya penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja hanya akan merusak generasi dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Pengaturan untuk melestarikan jenis sudah ada dalam Islam yakni melalui jalan pernikahan saja. Islam mendorong para pemuda untuk menikah agar terjaga pandangan dan kemaluannya. Tentu bagi mereka yang siap berumah tangga wajib membekali diri dengan ilmu agama, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban secara baik. Dengan demikian rumah tangga yang dibangun menjadi sakinah mawaddah wa rahmah.
Sudah seharusnya kaum muslim menyadari bahwa kerusakan sosial saat ini merupakan akibat penerapan sekulerisme-liberalisme. Oleh karena itu sudah saatnya mencampakkan ideologi yang rusak dan merusak ini dan beralih kepada Islam, aturan yang lahir dari Sang Pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan. Dengan demikian kebaikan dunia dan akhirat pun akan diraih.
Wallahu ‘alam bishshowab.
