Wacana Pembangunan Pusat Pemerintahan Jatinangor Jadi Isu Strategis di Sumedang
TAHUEKSPRES, SUMEDANG – Wacana pemindahan dan pembangunan Pusat Pemerintahan Kecamatan Jatinangor menjadi salahsatu pembahasan utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2023 yang dihadiri oleh pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) berikut semua Kepala Desa se-Jatinangor di Hotel Puri Khatulistiwa Jatinangor Sumedang Jawa Barat (Jabar), Kamis (9/2/2023).
Camat Jatinangor, Herry Dewantara menyatakan, bahwa kegiatan Musrenbang tingkat kecamatan Jatinangor tahun 2023 tersebut membahas dan merencanakan berbagai hal termasuk pembangunan Pusat Pemerintahan Jatinangor.
“Banyak isu strategis yang dibahas dalam Musrenbang kali ini, namun ada juga persoalan yang dinilai harus segera ditindaklanjuti. Terlebih, dalam mendukung visi misi Sumedang Simpati,” ujar Camat.
Selain itu, terang Camat, penanganan Stunting, program pengentasan kemiskinan hingga Open Defecation Free (ODF) atau buang air besar sembarangan
pun menjadi persoalan yang harus disikapi serius oleh semua pihak.
“Nah, untuk wacana pembangunan pusat pemerintaha Jatinangor juga menjadi isu strategis yang mesti direalisasikan, paling tidak di tahun 2024 nanti. Mengingat, saat ini untuk lahan saja baru tahap proses. Belum ditentukan lokasi yang jelasnya dimana,” kata Camat.
Menurut Camat, keberadan kantor Polsek Jatinangor dan Koramil kedepannya akan berada di kawasan Pusat Pemerintahan Jatinangor.
“Keberadaan kantor yang baru ini pun dinilai sangat dibutuhkan sebab, kantor Polsek Jatinangor maupun Koramil selama ini berada di atas lahan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang sekarang namanya menjadi PT Kereta Api Indonesia (KAI),” tuturnya.
Intinya, sambung Camat, antara Forkopimcam, para Kades, Pemkab Sumedang, DPRD hingga Tokoh Masyarakat akan lebih bersinergi lagi dalam mengatasi segala persoalan di Jatinangor termasuk perencanaan pembangunan infrstruktur kedepannya.
“Mudah-mudahan semua perencanaan dan penanggulang isu strategis di Jatinangor dapat segera terealisasi secepatnya hingga 2024 nanti,” tukas Camat Jatinangor.
Di kesempatan itu, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumedang, Herman Habibullah mengapresiasi kegiatan Musrenbang tahun 2023 tingkat kecamatan Jatinangor yang membahas berbagai macam isu strategis dan perencanaan pembangunan untuk tahun 2024 nanti.
“Dalam Musrenbang kali ini yang paling mengerucut adalah terwujudnya kantor Pusat Pemerintahan Jatinangor. Sehingga, anggota DPRD Sumedang yang menghadiri kegiatan ini sangat mendorong kepada Pemkab Sumedang agar dapat merealisasikan adanya Pusat Pemerintahan Jatinangor,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui bersama, sambung Herman, keberadaan kantor Polsek dan Koramil Jatinangor sekarang ini berada di atas lahan milik PJKA/PT KAI.
“Tentu saja hal ini harus diperhatikan dan disikapi serius secara seksama. Sehingga, kami mendukung dan mendorong adanya Pusat Pemerintahan Jatinangor demi peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat,” ucapnya.
Herman melanjutkan, meskipun lokasi kawasan perkantoran Pusat Pemerintahan Jatinangor itu belum jelas dimana tempatnya.
“Di Jatinangor ini kan banyak lahan milik Pemprov Jabar. Bahkan, lahan kosong dan memadai yang lainnya juga kan ada. Saya kira prosesnya tidak sulit.
Mudah-mudahan, kedepannya Pemkab Sumedang dapat merealisasikan keinginan dan masukan dari warga Jatinangor ini,” tukas Herman Habibullah. (*)
