Kader Perempuan Golkar Sekaligus Pegiat Sosial Ini Siap Maju di Pileg 2024 Dapil Jatinangor-Cimanggung

TAHUEKSPRES, SUMEDANG – Dikenal sebagai pegiat sosial dan kemanusiaan, Sri Handayani atau yang populer disapa Teh Ncie mempunyai niatan untuk wilayah Jatinangor dan Cimanggung menjadi daerah perkotaan yang lebih maju lagi. Terlebih, dapat meningkatkan kembali sikap gotong royong dan kemanusiaan.
Menurutnya, perkembangan zaman sekarang ini, sikap gotong royong dan tenggang rasa antara manusia semakin pudar. Oleh karena itu, melalui kekuatan politik di Legislatif, dirinya bertekad mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif untuk Daerah Pemilihan (Dapil) V Jatinangor dan Cimanggung.
“Selain seorang aktivis dan relawan kemanusiaan, saya memiliki tekad untuk warga Jatinangor dan Cimanggung umumnya Sumedang kembali menggeliatkan sikap gotong royong dan adat ketimuran. Insya Allah, saya akan maju di Pemilihan Legislatif (Pileg) Sumedang 2024, juga sebagai keterwakilan calon perempuan dari Partai Golkar,” ujar Teh Ncie kepada wartawan di Jatinangor Sumedang Jawa Barat (Jabar), Senin (2/1/2023).
Teh Ncie mengemukakan, dengan kekuatan politik sebagai legislator, dirinya akan lebih memiliki power untuk mengajukan semua aspirasi masyarakat. Sehingga, melalui kelembagaan DPRD dirinya akan semakin leluasa memperjuangkan hak-hak rakyat.
Teh Ncie yang juga sebagai Sekretaris Wanita FKPPI Kabupaten Sumedang ini pun menambahkan, berkaca dari Cimanggung yang notabene rawan longsor dan Jatinangor yang rawan banjir memerlukan penanganan serius. Tak lagi memikirkan bantuan secara stimulan tapi penanganan bencana secara keseluruhan.
“Masyarakat membutuhkan penanganan bencana yang permanen bukan hanya sekedar bantuan sembako atau bantuan yang bersifat sementara. Oleh karena itu kekuatan di Legislatif perlu orang yang benar benar mengerti terkait kebencanaan dan dampak sosialnya. Tentu saja peran anggota dewan dinilai sangat berpengaruh dalam hal perencanaan dan pengawasan,” terangnya.
Fungsi DPRD sendiri, kata Ncie, sebagai pengawas, kontroling, dan budgeting sehingga pencegahan lebih baik dari pada penanganan. Jika fungsi kontroling jalan, kata dia, jelas kejadian bencana bisa dicegah sedini mungkin.
“Yang terpenting kekompakan tim. Termasuk masyarakatnya, Pemerintah Desa (Pemdes), Pemkab dan DPRD agar lebih selektif dalam memberikan izin pembangunan. Juga stop alih fungsi hutan agar tidak dijadikan tempat hunian atau bangunan,” tukasnya. (*)