Sumedang – Pelaksanaan event Milangkala Tatar Sunda yang dipusatkan di Kabupaten Sumedang melalui kirab Mahkota Binokasih menarik perhatian berbagai kalangan, terutama aktivis dan pegiat seni budaya.
Kegiatan budaya tersebut dinilai memiliki potensi besar dalam memperkenalkan warisan budaya Sunda kepada masyarakat luas. Namun demikian, sejumlah pihak berharap pelaksanaannya tidak hanya menonjolkan aspek seremonial seperti arak-arakan dan pagelaran kesenian, tetapi juga mampu menghadirkan nilai edukatif, khususnya bagi generasi muda di Sumedang.
Ketua Umum Sumedang Hudang, KH Aip Syaiful Mubarok, menilai pentingnya penguatan pendidikan budaya melalui jalur formal. Ia mendorong agar nilai-nilai budaya Sunda dapat lebih terintegrasi dalam kurikulum di sekolah-sekolah.
“Setiap tahun kan memang kita selalu melakukan kirab dari Darmaraja ke Dayeuh Sumedang, tetapi tahun ini menurut saya ada peran Pemprov Jabar yang seolah-olah mengorkestrasikan helaran ini menjadi ajang raja-rajaan. Sementara esensi dari Milangkala Tatar Sunda itu sendiri saya masih belum dapat, di mana nilainya,” katanya, Sabtu (2/5/2026).
Selain aspek budaya, perhatian juga muncul terkait pengelolaan anggaran kegiatan. Berdasarkan sejumlah informasi, pembiayaan event ini bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat serta dukungan dari APBD kabupaten/kota.
Pandangan serupa turut disampaikan melalui akun TikTok giwanghimawan_. Dalam unggahannya, ia menyoroti pentingnya keseimbangan antara penyelenggaraan event budaya dan penanganan kebutuhan dasar masyarakat di daerah.
Dia menyebutkan, “Jika memang Pemprov Jabar bisa mengintervensi urusan event kebudayaan, kenapa masalah-masalah di daerah yang menjadi tanggung jawab bupati tidak dapat diselesaikan? Sementara kalau setiap bupati patungan untuk event Jawa Barat, menurut saya lebih baik digunakan untuk memperbaiki jalan rusak saja,” ujar Ketua Harian Sumedang Hudang itu.
Dalam video tersebut, ia juga menyinggung sejumlah persoalan infrastruktur dan pelayanan publik yang dinilai masih perlu perhatian, seperti kondisi jalan di Kecamatan Surian, Jembatan Cibayawak di Desa Cinangsi, jalan Darmaraja, serta layanan kesehatan.
“Ini bukan berarti kita tidak boleh menjunjung tinggi nilai budaya, tetapi seyogianya pemda dan pemprov bersinergi memikirkan permasalahan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat secepatnya,” pungkasnya.
