Sosial

WALHI Jabar dan Kelompok Tani Margawindu Geruduk Kantor Pemda Sumedang, Minta Selesaikan Konflik Agraria

TAHUEKSPRES, SUMEDANG – Puluhan demonstran yang merupakan gabungan dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Provinsi Jawa Barat dan Kelompok Tani Margawindu melakukan aksi demonstrasi di depan gedung Pusat Pemerintahan (PPS) Kabupaten Sumedang, meminta kepada Penjabat (Pj) Bupati Sumedang, Herman Suryatman, agar konflik Agraria di Kabupaten Sumedang segera di selesaikan, Kamis (28/12/2023).

Adapun point tuntutan dari WALHI Jawa Barat dan Kelompok Tani Margawindu adalah :

1. Pejabat Sementara Bupati Sumedang agar segera mengeluarkan surat Rekomendasi yang dimohonkan kelompok Tani untuk kegiatan Reforma Agraria dilokasi Eks HGU Perkebunan PT. Chakra di Desa Citengah Kecamatan Sumedang Selatan.

2. Pj Bupati Sumedang sekaligus sebagai ketua TIM GTRA Kabupaten Sumedang untuk segera mengeluarkan surat Penetapan Lokasi Prioritas Reforma Agraria Eks HGU Perkebunan PT. Chakra untuk Kelompok Tani Margawindu.

3. Kami menolak keras lahan tersebut dijadikan sebagai Hak Pengelolaan Tanah (HPL).

4. Mendesak dengan segera Pj Bupati Kab Sumedang bersama Kantah ATR/BPN Kab. Sumedang menetapkan lokasi Kelompok Tani Margawindu sebagai Tanah Objek Reforma Agraria di Forum GTRA Kabupaten.

5. Pj Bupati Sumedang agar segera melibatkan organisasi Tani di forum GTRA Kab Sumedang, sesuai dengan Perpres 62 tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan Reforma.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Wahyudin Iwang, meminta Penjabat (PJ) Bupati Sumedang untuk menuntaskan persoalan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Sumedang

“Kami dari WALHI Jabar mendukung kuat terhadap permohonan kelompok tani agar lahan yang sudah lama di garap dijadikan sebagai objek Reforma Agraria dengan skema TORA dan meminta kepada Pj Bupati Sumedang agar segera menuntaskan persoalan ini,” katanya.

Divisi Litbang dan Humas Kelompok Tani Margawindu, Kurniawan Hidayat, juga mengungkapkan harapan terbesar para penggarap lahan Perkebunan Margawindu adalah kepastian hukum terhadap lahan yang sedang di garap dari dulu sampai saat ini.

“harapan kami, semoga ada keberpihakan kepada warga dari PJ Bupati saat ini agar Perkebunan Margawindu yang akan di canangkan sebagai Pilot Project Nasional kegiatan TORA berbasis Ekologi oleh Kementrian ATR/BPN RI bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dapat kembali dilanjutkan sesuai dengan rencana awal,” ungkap pria yang akrab disapa Asep.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Back to top button