KesehatanPemerintahan

Tim Percepatan Penurunan Stunting Jawa Barat Kunjungi Kota Banjar

TAHUEKSPRES, BANJAR – Tim monitoring dan evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang merupakan gabungan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) dan satgas Percepatan Penurunan Stunting (PPS) Jawa Barat kunjungi Kota Banjar, Kamis (14/12/2023).

Sekretaris Daerah Kota Banjar Soni Harison yang juga merupakan Wakil Ketua TPPS Kota Banjar menerima langsung Kunjungan Tim PPS Jawa Barat yang dipimpin Penata KKB ahli Madya Herman Melani.

Dalam sambutannya, Soni menyampaikan harapannya untuk Kota Banjar agar konsisten terus mengakselerasi penurunan stunting hingga tercapai pada target prevalensinya di tahun 2024 yaitu 14%

Baca Juga :  Linda Megawati dan BKKBN Jabar Gencarkan Sosialisasi dan KIE Guna Cegah Stunting di Kabupaten Sumedang

“Saat ini prevalensi stunting di Kota Banjar berada di angka 19,23% dari target 23% untuk tahun 2023. Masih ada 5% yang menjadi tugas bersama untuk memenuhi target dalam percepatan penurunan stunting,” kata Soni.

Soni juga menambahkan bahwa percepatan penurunan strunting sangat penting dan menjadi prioritas Pemerintah Daerah, karena hal tersebut menjadi indikator dukungan penganggaran Daerah yang bersumber dari transfer Pemerintah Pusat.

Baca Juga :  Sumedang Borong Penghargaan di Adujak GenRe Jabar 2023

“Dana insentif daerah dari pusat didasarkan pada 4 indikator diantaranya, sejauh mana progress percepatan penurunan stunting, penanganan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi dan penggunaan produk dalam negeri (TKDN),” tambahnya.

Sementara itu, hasil pembahasan hari ini antara Tim Monitoring dan PPS menyepakati percepatan penurunan di Kota Banjar, dari sisi pendukung legalitas dilaksanakan melalui Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) sudah dibentuk di Banjar yang bertugas di tingkat kota, kecamatan, dan Desa/Kelurahan, termasuk Tim Dukungan Keluarga (TPK).

Baca Juga :  Sinergitas Anggota DPR RI Bersama BKKBN Jabar Ajak Warga Cimalaka Sumedang Melek Bahaya Stunting 

Pada aspek perencanaan dan penganggaran juga sudah berjalan baik. Dimana melalui Bappeda, bersama menyusun rencana aksi daerah untuk percepatan penurunan stunting di tahun 2024 dan pada tahun berjalan 2023 sudah teranggarkan dana desa untuk penanganan stunting.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Back to top button