Sumedang — Forum Ormas dan Masyarakat Peduli Sumedang (FORMAS) mengajukan permohonan audiensi kepada DPRD Kabupaten Sumedang terkait isu dugaan pelecehan dan penganiayaan yang dikaitkan dengan Wakil Bupati Sumedang.
Audiensi tersebut sebelumnya direncanakan berlangsung pada Senin (31/8/2026) pukul 10.00 WIB di Gedung DPRD Kabupaten Sumedang. Namun, pihak DPRD akan menjadwalkan ulang audiensi tersebut. Waktu pelaksanaan selanjutnya masih akan ditentukan.
Koordinator FORMAS, Ustadz Dedi Mulyadi, mengatakan audiensi tersebut merupakan upaya menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus meminta kejelasan terkait isu yang berkembang.
“FORMAS hadir untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan meminta agar persoalan yang berkembang dapat diklarifikasi secara terbuka. Kami tidak ingin mengambil kesimpulan sebelum semua pihak diberikan kesempatan untuk menjelaskan,” kata Dedi kepada Tahu Ekspres, Minggu (30/8/2026).
Menurut Dedi, FORMAS memandang isu tersebut telah menjadi perhatian masyarakat dan perlu mendapatkan penjelasan dari pihak-pihak terkait agar tidak berkembang menjadi informasi yang tidak terverifikasi.
Dedi menegaskan, FORMAS tidak bermaksud menghakimi atau memvonis pihak tertentu. Audiensi, kata dia, merupakan ruang untuk tabayyun dan mencari kejelasan atas persoalan yang berkembang.
“Karena itu, kami memilih jalur audiensi dan klarifikasi,” ujarnya.
Dalam audiensi tersebut, FORMAS meminta DPRD Kabupaten Sumedang memfasilitasi kehadiran Wakil Bupati Sumedang dan sekretaris pribadi (Sekpri) sebagai pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut untuk memberikan klarifikasi secara langsung.
Dedi mengatakan FORMAS tidak memiliki kewenangan untuk memanggil maupun memeriksa pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
“Posisi FORMAS adalah sebagai organisasi masyarakat yang menyampaikan aspirasi kepada DPRD. Selanjutnya, kami menyerahkan kepada DPRD sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya untuk memfasilitasi serta menindaklanjuti aspirasi tersebut,” katanya.
Di sisi lain, FORMAS juga menyatakan mendukung langkah Gubernur Jawa Barat terkait tim investigasi untuk mendalami persoalan yang tengah berkembang tersebut.
Dedi berharap tim investigasi dapat bekerja secara objektif sehingga persoalan yang menjadi perhatian masyarakat dapat diketahui secara lebih jelas dan tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.
“Intinya kami mendukung langkah Gubernur terkait tim investigasi. Kami berharap prosesnya dapat berjalan objektif sehingga persoalan ini bisa mendapatkan titik terang,” ujarnya.
Dedi berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara objektif, terbuka, dan bermartabat. Dia juga mengimbau masyarakat tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
“Kami tidak ingin persoalan yang belum terang ini terus berkembang menjadi pembicaraan negatif yang pada akhirnya merugikan banyak pihak, termasuk nama baik Kabupaten Sumedang. Karena itu, kami memilih jalur audiensi dan klarifikasi,” tegasnya.
FORMAS juga mengajak masyarakat menghormati proses hukum serta hak setiap pihak untuk memberikan penjelasan.
“Bukan menghakimi, tetapi meminta klarifikasi. Bukan memvonis, tetapi mencari kebenaran. Bukan membuat kegaduhan, tetapi mencari penyelesaian. Bukan menyebarkan fitnah, tetapi melakukan tabayyun,” pungkasnya.
