Sumedang – Pimpinan Pusat Pemuda Persatuan Ummat Islam (PP Pemuda PUI) menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah tegas Kementerian Haji dan Umrah yang tengah melakukan penataan besar-besaran untuk memutus praktik mafia dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Langkah pemerintah ini dinilai sebagai momentum penting untuk membersihkan tata kelola haji sekaligus mengembalikan kepercayaan publik.
Sekretaris Jenderal PP Pemuda PUI, Rusli Maulidin, M.Sos., menegaskan bahwa ketegasan pemerintah dalam menindak permainan harga, monopoli layanan, hingga penyalahgunaan kewenangan merupakan langkah strategis dalam memastikan penyelenggaraan haji berjalan sesuai prinsip keadilan dan profesionalitas.
“Upaya pemberantasan mafia haji adalah bagian dari ikhtiar besar untuk menghadirkan tata kelola haji yang transparan dan akuntabel. Pemuda PUI mendukung langkah ini karena menyangkut kepentingan umat dalam menjalankan ibadahnya,” ujarnya dalam pernyataan resmi.
Dalam rilisnya, PP Pemuda PUI juga menjelaskan bahwa reformasi penyelenggaraan haji membutuhkan pembenahan dari hulu ke hilir.
Evaluasi terhadap mekanisme perizinan, kemitraan, dan standar pelayanan dinilai sebagai langkah krusial untuk memastikan tidak ada lagi kelompok tertentu yang mendominasi pasar layanan haji.
Penegakan hukum yang tegas terhadap permainan harga dan praktik kartel juga menjadi poin penting yang harus terus dikawal agar tidak terjadi penyimpangan berulang.
Pemuda PUI menolak segala bentuk monopoli yang berpotensi merugikan jamaah. Menurut mereka, penyelenggaraan haji harus memberi ruang bagi kompetisi sehat, inovasi, dan peningkatan mutu layanan. Haji bukan sekadar layanan komersial, tetapi ibadah yang harus dijalankan dengan penuh integritas dan keberpihakan pada jamaah.
Selain itu, PP Pemuda PUI mendorong kolaborasi antara pemerintah, ormas Islam, akademisi, dan para penyelenggara haji yang berintegritas untuk mengawal proses perbaikan sistem. Keterlibatan publik menjadi kunci agar reformasi penyelenggaraan haji berjalan konsisten dan tidak kembali disusupi kepentingan kelompok tertentu.
Dalam kesempatan yang sama, Pemuda PUI juga menegaskan bahwa jamaah harus ditempatkan sebagai pusat pelayanan. Segala kebijakan harus mengutamakan kenyamanan, keamanan, dan kemudahan masyarakat yang hendak menunaikan ibadah haji.
Mereka pun menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam upaya edukasi publik terkait regulasi haji terbaru, serta mengawasi pelaksanaan reformasi agar sesuai dengan prinsip good governance.
Rusli Maulidin menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa apa yang dilakukan pemerintah hari ini menjadi titik balik penting dalam penyelenggaraan haji di Indonesia.
“Kita ingin ekosistem haji bebas dari intrik, bebas dari permainan kelompok, dan benar-benar menjadi ladang ibadah yang bersih dan bermartabat,” katanya. Ia juga mengimbau masyarakat untuk mendukung langkah pemerintah dan tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh proses pembersihan sistem.
PP Pemuda PUI, sebagai organisasi kepemudaan yang konsisten mengawal isu keumatan dan kebangsaan, menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan gerakan yang berintegritas, progresif, dan solutif demi kemaslahatan umat. Dukungan ini sekaligus memperkuat legitimasi publik terhadap langkah Kemenhaj dalam memberantas praktik mafia haji.
