TAHUEKSPRES, SUMEDANG – Angka partisipasi pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Sumedang 2024 turun drastis dibandingkan Pilbup Sumedang 2018. Jika pada 2018 partisipasi mencapai 80 persen, kali ini hanya sekitar 74,23 persen.
Adapun jika dibandingkan dengan hasil Pileg DPR RI 2024 di Kabupaten Sumedang, sebanyak 766.499 (85,51 persen) pemilih menggunakan hak suaranya dari total DPT 896.508. Dengan rincian jumlah suara sah 693.378, serta suara tidak sah sebanyak 73.121.
Berdasarkan hasil rekapitulasi data C1 Hasil dan D1 Hasil Pilbup Sumedang 2024 yang tersedia di laman resmi KPU, https://pilkada2024.kpu.go.id, sebanyak 663.845 pemilih atau 74,23 persen menggunakan hak suaranya dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 894.295. Dari jumlah tersebut, suara sah tercatat sebanyak 632.734, sementara suara tidak sah mencapai 31.111. Sedangkan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya (Golput) tercatat sebanyak 230.450 orang atau 25,78 persen.
Adapun untuk perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
1. Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni, M.Kes. – H. Ridwan Solichin, S.IP., M.Si.: 160.367 (25,34%) suara
2. Dr. H. Dony Ahmad Munir, S.T., M.M. – M. Fajar Aldila, S.H., M.Kn.: 313.117 (49,47%) suara
3. Irwansyah Putra – Brigjen TNI (P) Hj. GRA. Mustikaningrat: 104.861 (16,57%) suara
4. Hendrik Kurniawan, S.Pd.I. – Radya Anom Luky D Soemawilaga: 54.389 (8,60%) suara
Pengamat politik dari Lembaga Studi (LS) Visi Nusantara Jawa Barat, Ade Sunarya, menyoroti fenomena ini sebagai persoalan serius yang memerlukan perhatian dari semua pihak.
“Jumlah suara tidak sah sebanyak 31.111 ini sangat besar. Ini menunjukkan adanya persoalan yang mesti disikapi oleh seluruh stakeholders,” ujarnya, Selasa (3/12/2024).
Ade juga menilai penurunan angka partisipasi ini sebagai indikator yang mengkhawatirkan dalam proses demokrasi di Sumedang. Menurutnya, evaluasi mendalam harus dilakukan untuk memastikan hal serupa tidak terulang di masa mendatang.
“Angka partisipasi pemilih yang merosot tajam ini mesti serius dievaluasi. Ini penting demi perbaikan demokratisasi ke depan,” tegas Ade.
Selain itu, ia menekankan perlunya peningkatan edukasi politik dan sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat. Dengan begitu, kesadaran untuk menggunakan hak pilih secara benar dapat terus meningkat.
