Kalangan Aktivis dan Legislatif Soroti Independensi Penyelenggara Pemilu Jelang Pilkada 2024
TAHUEKSPRES, SUMEDANG – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Gubernur yang akan dilaksanakan tanggal 27 November 2024, menuai sorotan dari beberapa kalangan aktivis dan Legislatif.
Anggota Komisi 1 DPRD Sumedang yang juga Mantan aktivis Pelajar/Mahasiswa Muhammadiyah, Dudi Supardi mengatakan independensi penyelenggara Pemilu tidak terlihat dan terkesan abai terhadap meskipun tidak ada keberpihakan dari masing-masing unsur yang ada dalam pemilu.
“Saya tidak melihat independensi penyelenggara pemilu saat pelaksanaan pemilu kemarin, meski tidak dikatakan memihak pada satu calon, tapi mereka membiarkan Pemilu bertaburan dengan money politik, saya yakin mereka bukan tidak tahu dan tidak mendengar atau melihat, tetapi lebih kepada abai pada kejadian tersebut,” Kata Dudi Supardi saat diwawancarai oleh wartawan TahuEkspres, Kamis (20/6/2024).
Fenomena tersebut sambung Dudi, menjadi indikasi bahwa intervensi politik kekuasaan bertumpu pada kekuatan keuangan calon.
“Kejadian ini menjadi indikasi bahwa pemilu tidak luber lagi, tapi lebih kepada terjadinya intervensi politik lewat kekuatan keuangan dan kekuasaan,” tambah Dudi.
Dudi juga mengatakan, apabila pelaksanaan Pilkada nanti masih terjadi hal yang sama, dapat dipastikan pemenangnya adalah calon tidak yang punya kapasitas untuk mengutamakan kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan.
“Apabila dalam pelaksanaan Pilkada kedepan masih terjadi abai seperti ini, sudah bisa dipastikan bahwa pemenangnya adalah bukan calon yang perhatian pada kondisi dan keadaan yang mengutamakan pada kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan,” tambahnya.
Terakhir, Dudi mengatakan kemunduran pembangunan akan terjadi, melihat besarnya coast politik yang dikeluarkan oleh calon terpilih dan upaya calon terpilih tersebut untuk mencari dana pengganti lewat anggaran pembangunan.
“Kemungkinan besar akan terjadi lagi kemunduran pada pembangunan dan pengembangan wilayah, karena besarnya biaya politik yang dikeluarkan akan membuat calon terpilih berusaha mencari dana pengganti melalui anggaran, alhasil akan terjadi kebocoran anggaran secara besar-besaran, dampaknya pembangunan akan membebani masyarakat, karena pembangunan yang dilaksanakan tidak mengacu pada kualitas dan efektivitas,” katanya.
Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Sumedang, Didit Aditya Firdaus menambahkan beberapa potensi serta fenomena kecurangan yang sering terjadi pada pemilu, salahsatunya yaitu money politik.
“Potensi kecurangan yang paling sering terjadi diantaranya politik uang, penyalahgunaan fasilitas negara, netralitas pejabat atau aparatur Negara, netralitas dan profesionalitas penyelenggara Pemilu, serta pemungutan dan rekapitulasi suara,” katanya.
Di tempat yang sama, Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah Sumedang, Ridwan Marwansyah menyampaikan harapannya kepada penyelenggara dan pengawas Pemilu agar menjaga independensi dan bekerja sesuai tupoksi.
“Potensi kecurangan di Pilkada 2024 nanti sangat rawan terjadi, tentunya masyarakat berharap dan menggantungkan harapan kepada Bawaslu dan KPU untuk tetap menjaga integritas dan independensi untuk tidak ada keberpihakan kepada salah satu calon dan fokus terhadap tupoksinya,” kata Ridwan.
Kekhawatiran polarisasi politik sambung Ridwan, menjadi suatu problem yang dikhawatirkan masyarakat, untuk menepis ketakutan tersebut masyarakat butuh jaminan dari pemerintah pemangku kebijakan.
“Pun polarisasi politik masih jadi kekhawatiran publik menghadapi Pilkada 2024, meski demikian, masyarakat memiliki modal sosial yang kuat untuk menepis ketakutan tersebut, dengan modal sosial ini harus dibersamai dengan komitmen juga jaminan dari suprastruktur politik, elite politik,” pungkasnya.
