Sumedang – Ratusan tenaga honorer yang lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 menggeruduk gedung DPRD Sumedang, Rabu (8/3/2025). Mereka menuntut kejelasan terkait pengunduran jadwal pengangkatan yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 2793/B-KS.04.01/SD/K/2025.
Dalam SE tersebut, jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 diundur hingga 1 Oktober 2025 bagi CPNS dan 1 Maret 2026 bagi PPPK. Instansi yang telah menetapkan keputusan pengangkatan sebelumnya diminta menyesuaikan dengan jadwal baru tersebut.
Anggota DPRD Sumedang dari Fraksi PKS, Iwan Nugraha, mengatakan bahwa tahapan pengangkatan PPPK di Sumedang sudah sampai pada tahap pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP). Ada 326 nama yang telah diusulkan.
“Kalau melihat kesiapan anggaran dari Pemkab Sumedang, sebetulnya sudah siap. Kita sudah siapkan sekitar Rp9 miliar lebih untuk belanja pegawai mereka,” kata Iwan kepada Tahu Ekspres.
Namun, menurutnya, proses pengangkatan PPPK tetap bergantung pada kebijakan pemerintah pusat.
“Insyaallah, kalau mekanisme dari pusat sudah jelas, Sumedang bisa langsung eksekusi, karena anggarannya sudah ada,” ujarnya.
Iwan menegaskan DPRD Sumedang akan terus mendorong pemerintah pusat agar segera menetapkan pengangkatan tenaga honorer yang telah lolos seleksi PPPK.
