Sumedang – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumedang mulai mempersiapkan pengawasan partisipatif menuju Pemilu 2029. Salah satunya melalui kegiatan Penguatan Kelembagaan bertema “Membangun Kemitraan Strategis dalam Pengembangan Pengawasan Partisipatif, Literasi Demokrasi dan Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda.” Bertempat di Aula Bawaslu Kabupaten Sumedang, Senin (29/6/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan Wakil Rektor III Universitas Sebelas April (UNSAP) Sumedang, Arif Rahman Sudrajat, dan Staf Ahli Rektor Bidang Politik dan Hukum Universitas Winaya Mukti (UNWIM) Sumedang, Toni Supriyanto. Bawaslu berharap kegiatan itu mampu memperkuat sinergi dengan kalangan akademisi dalam meningkatkan pengawasan partisipatif dan pendidikan politik.
Ketua Bawaslu Kabupaten Sumedang, Ade Adrianta Sinulingga, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum bagi jajaran pengawas pemilu untuk memperkuat kelembagaan, mulai dari tingkat nasional hingga daerah.
“Iya, jadi kegiatan penguatan kelembagaan ini sebenarnya merupakan ajang khusus bagi kami, jajaran pengawas, baik dari tingkatan nasional sampai tingkatan daerah, untuk memperkuat proses pengawasan yang kami lakukan,” kata Ade saat diwawancarai Tahu Ekspres.
Menurut Ade, masa non-tahapan pemilu dimanfaatkan Bawaslu sebagai fase membangun fondasi pengawasan dengan menyerap sebanyak mungkin masukan dari masyarakat, akademisi, maupun para pemangku kepentingan.
“Di masa non-tahapan kali ini, kami menganggap ini sebagai masa menanam. Menurut kami, ini menjadi ajang bagi kami untuk mencari ataupun mengumpulkan sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat, baik dari kalangan akademisi maupun stakeholder terkait pemilu, yang nantinya akan sama-sama menyukseskan Pemilu 2029,” tambahnya.
Bawaslu Sumedang juga menyoroti turunnya angka partisipasi pemilih pada Pemilu dan Pilkada 2024 di Kabupaten Sumedang. Penurunan itu menjadi bahan evaluasi untuk menghadapi pemilu berikutnya.
“Kalau terkait partisipasi di Sumedang sendiri, memang jika kita berkaca pada Pemilu 2024 dan juga Pilkada 2024, terjadi penurunan yang cukup signifikan. Kurang lebih hampir 10 persen terjadi penurunan,” ujarnya.
Hasil evaluasi bersama KPU dan sejumlah stakeholder menunjukkan terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.
“Dari evaluasi yang kami lakukan bersama mitra kami, KPU dan juga stakeholder di Sumedang, banyaknya peserta pemilu menjadi salah satu indikator utama yang berimbas terhadap keterlibatan ataupun partisipasi masyarakat Sumedang itu sendiri,” ucap Ade.
Karena itu, Bawaslu terus mendorong masyarakat agar memandang pemilu dan pilkada sebagai sarana menentukan arah pembangunan daerah melalui hak suara yang dimiliki.
“Sehingga, hal ini perlu kami luruskan ataupun kami berikan pandangan kepada masyarakat Sumedang bahwa pemilu dan pilkada seharusnya menjadi ajang bagi masyarakat untuk memberikan suaranya demi kemajuan Sumedang itu sendiri,” ujar Ade.
Selain menjadi forum penguatan kelembagaan, kegiatan tersebut juga menghasilkan sejumlah masukan dari para narasumber mengenai pentingnya membangun kolaborasi yang lebih luas dalam pengawasan pemilu.
“Jadi, tidak hanya berkaitan dengan pemilihan legislatif, tetapi juga pemilihan eksekutif. Kalau dari dua narasumber yang sudah menyampaikan materinya, kami mendapat insight bahwa sebenarnya pengawas, khususnya Bawaslu secara kelembagaan, bisa menjadi rumah bersama,” tambah Ade.
Ade menilai pengawasan pemilu akan semakin efektif apabila melibatkan masyarakat secara luas, tidak hanya mengandalkan struktur kelembagaan Bawaslu.
“Dalam konteks Kabupaten Sumedang, Bawaslu Sumedang tidak hanya berjalan secara struktur organisasi, mulai dari tingkat Bawaslu Kabupaten sampai dengan PTPS, tetapi juga bisa melibatkan elemen masyarakat. Tidak hanya mahasiswa, tetapi juga masyarakat secara umum di Kabupaten Sumedang. Sehingga, kalau kita berbicara pengawasan secara umum, pengawasan terhadap tahapan pemilu dan pilkada bisa melibatkan seluruh partisipasi masyarakat Kabupaten Sumedang,” tegas Ade.
Sebagai tindak lanjut, Bawaslu Sumedang akan menjalin kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Sumedang. Kerja sama tersebut diharapkan mampu memperkuat literasi demokrasi dan pendidikan politik bagi generasi muda.
“Kami berharap setelah kegiatan ini ada rencana tindak lanjut yang tadi sudah sedikit kami bahas, yaitu membuat MoU dengan kampus-kampus. Tidak hanya dua kampus yang menjadi narasumber hari ini, tetapi juga seluruh kampus di Kabupaten Sumedang, mulai dari Unpad, IPDN, IKOPIN, ITB, UNSAP, UNWIM, serta sekolah tinggi lainnya yang ada di Kabupaten Sumedang, agar bisa sama-sama menggalakkan konsolidasi demokrasi di Kabupaten Sumedang,” pungkasnya.
-
-
-
-
