Sumedang Hudang Soroti Lapangan Kerja hingga Kesejahteraan Guru Ngaji dalam Musyawarah Kerja Perdana
Sumedang – Organisasi Sumedang Hudang menggelar musyawarah kerja perdana di Kabupaten Sumedang pada Sabtu (28/3/2026). Kegiatan ini menjadi ajang konsolidasi internal sekaligus merumuskan langkah strategis untuk menjawab sejumlah persoalan daerah.
Dalam forum tersebut, organisasi juga mengukuhkan koordinator wilayah dan koordinator kecamatan sebagai upaya memperkuat struktur organisasi hingga tingkat bawah. Penguatan kader militan di tingkat kecamatan juga menjadi perhatian agar program kerja lebih efektif dan langsung menyentuh masyarakat.
Ketua Dewan Pembina Sumedang Hudang, Dr KH Maman Imanulhaq, mengatakan pembangunan di Sumedang perlu keberpihakan nyata kepada masyarakat, terutama dalam menjawab persoalan mendasar seperti lapangan kerja dan kemiskinan.
“Gerakan sosial seperti Sumedang Hudang harus hadir sebagai kekuatan moral sekaligus solusi yang mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pembangunan,” ujar Kiai Maman yang juga Anggota DPR RI Komisi VIII.
Ia juga menekankan pentingnya peran kader di tingkat akar rumput agar tidak hanya menjadi simbol organisasi, tetapi benar-benar aktif bekerja di tengah masyarakat. Menurutnya, kaderisasi perlu melibatkan berbagai unsur mulai dari tokoh agama, pemuda hingga perangkat desa agar gerakan memiliki basis sosial yang kuat.
Sementara itu, Ketua Umum Sumedang Hudang Aip Syaiful Mubarrok menyampaikan dalam jangka pendek organisasinya akan fokus pada penguatan kaderisasi dari berbagai elemen masyarakat.
“Kami akan merekrut tokoh agama, kyai, ustadz, pemuda, perangkat desa, aktivis, hingga budayawan agar gerakan ini kuat secara sosial dan representatif,” katanya.
Ketua Harian Sumedang Hudang Giwang Himawan menambahkan musyawarah kerja tersebut juga menjadi momentum untuk memaparkan rencana program kerja ke depan, termasuk mendorong percepatan digitalisasi di daerah.
Dalam pembahasannya, organisasi tersebut mengidentifikasi sejumlah persoalan di Kabupaten Sumedang, seperti terbatasnya lapangan kerja, infrastruktur yang belum merata, serta angka kemiskinan yang masih relatif tinggi. Selain itu, digitalisasi dinilai belum optimal, respons kebencanaan perlu diperkuat, serta kesejahteraan guru paruh waktu, guru ngaji, dan perangkat desa termasuk RT/RW dinilai masih perlu perhatian.
Melalui musyawarah kerja ini, Sumedang Hudang berharap dapat mendorong lahirnya program yang lebih konkret dan terukur dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam pembangunan daerah.
