SUMEDANG – Perkumpulan Pengusaha Tembakau Nasional (PPTN) Sumedang menggelar audiensi dengan Wakil Bupati Sumedang, M Fajar Aldila di ruang rapat wakil bupati, Senin (24/9/2025). Pertemuan ini membahas sinergi antara pemerintah daerah dan pengusaha tembakau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sektor Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Wabup Fajar menegaskan audiensi ini menjadi wadah untuk menyerap langsung aspirasi pengusaha. “Saya harap dari audiensi ini ada hasilnya. Saya minta rekan-rekan tembakau menyampaikan kesulitan yang dialami agar segera ditindaklanjuti. Saya juga akan ikut memonitor perkembangan ini,” kata Fajar.
Dalam kesempatan itu, Fajar juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi pengusaha tembakau yang selama ini mendukung pendapatan daerah melalui DBHCHT. Ia menilai, peran pengusaha turut membantu pemberdayaan masyarakat sekitar. “Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pengusaha. Mohon maaf apabila pelayanan pemerintah daerah masih ada kekurangan. Kami terus berupaya agar kesejahteraan masyarakat Sumedang semakin meningkat,” ujarnya.
Sejumlah pengusaha tembakau menyampaikan keluhan terkait perizinan usaha. Menanggapi hal itu, Fajar menekankan perbedaan antara memperketat dan mempersulit izin usaha. “Kalau perizinan diperketat, maka harus diiringi dengan pendampingan agar para pengusaha tidak merasa dipersulit,” jelasnya.
Ia kemudian meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk menyiapkan pendamping bagi pengusaha dalam proses administrasi. “Perizinan bukanlah filter untuk menentukan boleh atau tidaknya usaha berjalan, tetapi merupakan bentuk pelayanan pemerintah yang harus memberi rasa nyaman bagi masyarakat,” tegas Fajar.
