Jawa Barat – Ketegangan antara Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan dan Sekda Provinsi Herman Suryatman belakangan ramai jadi sorotan. Meski keduanya kini dikabarkan sudah berdamai, analis politik justru melihat insiden ini sebagai pertanda ada masalah lebih dalam di tubuh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Direktur Riset Indonesian Political Studies (IPS), Arman Salam, menilai momen sindiran tajam dari Wagub Erwan kepada Sekda sebagai bentuk puncak ketidakharmonisan yang tak bisa lagi ditutupi.
“Meski sekarang sudah berdamai dan berpelukan antara Wagub dan Sekda, tapi ini harus menjadi warning buat Dedi Mulyadi, bahwa ada yang tak beres dalam kepemimpinannya,” katanya, Kamis (3/7/2025).
Menurut Arman, reaksi Erwan dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu bukanlah hal yang spontan. Ia melihat itu sebagai akumulasi kejengkelan yang selama ini ditahan, hingga akhirnya meledak pada momen resmi saat Erwan hadir mewakili gubernur di DPRD Jawa Barat.
Seperti diketahui, Erwan saat itu memberikan tanggapan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Ia menyinggung ketidakhadiran Sekda Herman Suryatman, padahal posisi tersebut dinilai paling mengetahui rincian pelaksanaan anggaran, karena saat itu Gubernur Dedi Mulyadi dan dirinya belum menjabat.
Erwan bahkan menyarankan anggota dewan untuk menanyakan langsung ke Sekda terkait hal-hal teknis APBD, sekaligus menyindir Herman yang disebutnya jarang terlihat di kantor dan kerap absen di rapat-rapat penting. Ia menegaskan bahwa Sekda seharusnya menjadi pimpinan ASN dan hadir di kantor setiap hari.
Dalam pandangan Arman, kemarahan Erwan adalah gambaran dari ketimpangan dalam sistem kerja yang diterapkan KDM selaku Gubernur.
“Ini kan tidak sehat. Beberapa tugas Wagub, banyak diambil oleh Sekda. Sehingga, wajar jika Wagub Erwan itu merasa tidak dikasih tugas dan kerjaan. Bahkan, seperti disuruh mengganti tugas dan kerja Sekda yang setiap hari Erwan selalu hadir. Sementara Sekdanya yang harus ngurus ASN tidak pernah masuk,” ungkapnya.
Arman bahkan menyoroti gaya kerja Sekda yang justru kerap terlihat mendampingi gubernur membuat konten. Menurutnya, aktivitas seperti itu bukan bagian dari tugas utama seorang Sekda.
“Ini kan terbalik-balik. Wagub di kantor setiap hari, sementara Sekda di lapangan. Ini jelas korban gaya KDM dalam memimpin,” tegasnya.
Sebagai bentuk evaluasi, Arman menyarankan agar Dedi Mulyadi melakukan perbaikan pola kepemimpinan, termasuk memperbaiki komunikasi internal dan menjaga sinergi dengan mitra kerja seperti DPRD.
“Yang tak kalah penting, kurangi bikin konten yang tidak perlu. Kalau sekedar memberi uang kepada orang kecil, baiknya tak usah dipamer-pamer. Sebab cara seperti itu sama sekali tak menyelesaikan masalah. Kalau mau bagi duit, ya bagi seluruh warga miskin di Jabar lewat kebijakan,” tandasnya
