Pasca Instruksi Pusat Partai, PDIP Sumedang Tegaskan Larangan Kader Terlibat Pemanfaatan Operasional MBG
Sumedang — DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumedang menegaskan sikap mengikuti instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terkait larangan kader terlibat dalam pemanfaatan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bendahara PDIP Kabupaten Sumedang, Heti Andorina, mengatakan PDIP Sumedang telah menerima surat resmi dari DPP dan langsung menindaklanjutinya kepada seluruh jajaran partai di daerah.
“Kami sudah menerima surat dari DPP dan sudah meneruskan surat tersebut kepada fraksi serta seluruh jajaran kepengurusan di tingkatan PDI Perjuangan Kabupaten Sumedang,” ujar Heti, yang akrab disapa Teh Cinot, kepada Tahu Ekspres, Sabtu (28/2/2026).
Ia menjelaskan, instruksi tersebut berisi larangan tegas bagi kader untuk memanfaatkan program MBG dalam bentuk apa pun, terutama yang berkaitan dengan operasional.
“Pemanfaatan yang dimaksud itu baik memiliki dapur maupun bentuk lainnya yang menyangkut operasional MBG, misalnya menjadi supplier atau penyedia barang. Itu tidak boleh,” tegasnya.
Menurut Heti, yang juga merupakan Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Sumedang, penegasan sikap dari pimpinan pusat dilakukan karena program MBG saat ini menjadi sorotan dan fokus kritik masyarakat. Ia menyebut adanya sejumlah persoalan di lapangan, termasuk laporan keracunan, menjadi perhatian serius partai.
“Kami sebagai partai yang menjaga kedaulatan rakyat melihat ini sebagai fenomena besar. Programnya bagus, tetapi dalam pelaksanaannya harus disalurkan secara sistematis dan tersusun,” ungkap Heti.
Heti juga mengatakan bahwa apabila terdapat keterlibatan kader PDIP, khususnya di Sumedang, dalam pemanfaatan yang melanggar ketentuan, maka akan ada sanksi dari Majelis Kehormatan Partai.
“Sanksi diputuskan Majelis Kehormatan Partai sesuai dengan kesalahan. Akan ada mekanisme pengadilan partai, jadi tidak tiba-tiba disanksi. Akan dipanggil, dikonfirmasi, diberi hak bela diri, dan lain-lain,” ujarnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan MBG harus sesuai prosedur dan standar yang telah ditetapkan.
“Programnya oke, tapi harus sesuai secara prosedural atau standar BGN. Karena di lapangan masih banyak yang tidak sesuai,” katanya.
Selain itu, Heti menyinggung soal alokasi anggaran MBG yang dinilai berdampak pada pemangkasan anggaran di sektor lain, termasuk pendidikan.
“Anggaran MBG ini memang memangkas banyak anggaran lainnya, di antaranya pendidikan. Itu juga menjadi perhatian,” pungkasnya.
