TAHUEKSPRES, SUMEDANG – Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024, konstelasi politik jelang Pilkada pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sumedang berubah seiring dinamika yang terjadi.
Pengamat Politik Poldata Indonesia, Rangga Amiruloh Muslim mengatakan, bahwasanya konstelasi Pilkada di Kabupaten Sumedang lebih kompetitif, menandakan gong demokrasi sudah dinyalakan.
“Gong demokrasi sudah dinyalakan, kedepan konstelasi Pilkada pemilihan kepala Daerah (di Kabupaten Sumedang) lebih kompetitif,” kata Rangga kepada Tahu Ekspres, Selasa (27/8/2024).
Rangga juga mengatakan, hal tersebut membawa angin segar bagi partai non Parlemen yang punya kesempatan untuk untuk gigi, mengingat inklusifitas demokrasi di Sumedang pasca putusan MK.
“Terutama untuk partai non parlemen, momentum untuk unjuk gigi pada insklufitas demokrasi hadir di Kabupaten Sumedang,” tambahnya.
Perubahan konstelasi tersebut, sambung Rangga, menjadi opsi lebih bagi publik Kabupaten Sumedang untuk memilih alternatif calon Kepala Daerah.
“Perubahan konstelasi Pilkada di Kabupaten Sumedang, ini menandakan tone demokrasi yang bagus outputnya adalah publik mempunyai alternatif calon-calon Kepala Daerah yang meningkatkan selera kepemimpinan untuk masyarakat di Kabupaten Sumedang,” ucap Rangga.
Rangga juga menyinggung fenomena salahsatu kandidat di Pilkada pemilihan Bupati Sumedang yang menentukan pilihannya untuk bertarung di Pilkada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
“Pasca pa Erwan naik ke Wagub, momentum tersebut bila tidak cepat mengakselerasi para paslon dengan harapan dan selera masyarakat Sumedang, justru semakin memuluskan petahana kepada kemenangan di Pilkada,” kata Rangga.
Terakhir, Rangga menyebutkan pasca keputusan MK, partai non Parlemen kemungkinan besar merapat kepada paslon yang diusung oleh PDIP, melihat komunikasi politik yang dilakukan.
“Melihat komunikasi politik yang dilakukan, partai non Parlemen pada Pilkada Sumedang kemungkinan besar bergabung ke Paslon yang diusung PDIP,” pungkasnya.
