Sumedang — Ratusan massa aksi yang terdiri dari petani, mahasiswa, dan elemen masyarakat menggelar demonstrasi di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Selasa (29/9/2026).
Membawa hasil bumi seperti singkong, pisang, dan jengkol, mereka menagih janji Pemda untuk mengembalikan hak lahan garapan tanpa melibatkan pihak ketiga atau perusahaan.
Aksi ini dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa, WALHI Jawa Barat, serta Paguyuban Tani Cemerlang dari Desa Cimarias dan Cinanggerang, Kecamatan Pamulihan. Mereka menuntut penyelesaian masalah reforma agraria yang telah lama menjadi persoalan warga terdampak, termasuk kejelasan status sertifikat Hak Guna Bangunan atas lahan PT. Subur Setiadi.
Berbagai poster, spanduk, dan baliho berisi kritik dan pesan terkait peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) dipasang di seputar lokasi aksi.
Merespons hal tersebut, pihak Pemda menerima perwakilan massa untuk berdialog langsung di ruang rapat PPS. Audiensi berlangsung damai selama sekitar tiga jam dan menghasilkan sejumlah kesepakatan untuk mempercepat penanganan masalah.
Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, menyampaikan Pemda telah mengajukan aspirasi masyarakat terkait masalah ini sejak Juli lalu.
“Intinya masyarakat memohon agar harapan-harapannya segera ditindaklanjuti dan difasilitasi, terutama penolakan warga di lokasi yang ada perusahaan. Kami pun berpikir bagaimana tanah bisa mewujudkan keadilan sosial bagi kesejahteraan masyarakat, tentu tetap sesuai aturan,” ujarnya.
Setelah audiensi, Bupati menemui langsung massa yang telah menunggu. Ia menjelaskan bahwa permohonan penataan lahan sudah diajukan ke pihak terkait dan proses sedang diupayakan.
Sementara itu, Ketua WALHI Jawa Barat, Wahyudin Iwang, berencana melibatkan WALHI Nasional agar permasalahan ini segera difasilitasi hingga ke tingkat pusat.
“Kami memohon dukungan WALHI Nasional agar bisa difasilitasi bertemu dengan Dirjen Sengketa Tanah. Kami juga menekankan, setiap rencana pemerintah hingga penyusunan dokumen lingkungan wajib melibatkan masyarakat, terutama yang terdampak,” tegasnya.
Aliansi Mahasiswa pun menegaskan akan terus mengawal proses penyelesaian konflik agraria ini hingga tuntas.
“Ini keresahan bersama, bukan hanya mahasiswa. Kami akan tagih janji dan kawal sampai masalah ini beres. Kami juga mengajak masyarakat luas, mari kawal bersama isu ini,” ujar Fathan Zaky Al-Ghifari, Koordinasi Lapangan Aliansi Mahasiswa.
Massa aksi akhirnya membubarkan diri secara tertib setelah mendapatkan penjelasan langsung dari Bupati Sumedang.
