Sumedang – Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menjadi narasumber dalam Reform Corner Reformasi Birokrasi yang Berdampak Tahun 2025 di Gedung Negara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat (19/12/2025). Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyampaikan bahwa kehadiran Wamendagri merupakan kehormatan bagi Pemda Sumedang.
Reform Corner adalah upaya Pemkab Sumedang meningkatkan kapasitas ASN. Bupati memaparkan sistem pemerintahan digital Sumedang yang terintegrasi dalam platform WhatsApp melalui WA KEPO.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan, Sistem ini bertujuan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan. “Reformasi harus jelas output-nya, outcome-nya, benefit-nya, dan impact-nya,” kata Bupati.
Sementara itu Wamendagri Akhmad Wiyagus mengapresiasi langkah inovatif Sumedang dalam digitalisasi pemerintahan. “Sumedang menjadi pionir tata kelola pemerintahan berbasis digital,” katanya.
Wamendagri menambahkan, Reformasi Birokrasi bertujuan menciptakan pemerintahan berdampak dan hadir ketika rakyat membutuhkan. Sumedang layak jadi contoh daerah lain dalam digitalisasi pemerintahan.
Pihaknya berencana mengajak kepala daerah di Kalimantan dan Sulawesi melihat praktik tata kelola pemerintahan berbasis digital di Sumedang.
“Reformasi birokrasi adalah amanat undang-undang yang wajib dilaksanakan. Arah kebijakannya di daerah harus sejalan dengan program pemerintah pusat,” Tambahnya.
Dalam regulasi Kemendagri, daerah diwajibkan melaporkan capaian reformasi birokrasi sebagai bagian evaluasi kinerja pembangunan.
“Reformasi birokrasi bukan sekadar beban administrasi, tapi kebutuhan daerah untuk pelayanan publik optimal,” Tutupnya.
