Sumedang – Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menegaskan pentingnya peran perbendaharaan negara sebagai instrumen strategis dalam mendorong pembangunan daerah dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Dony saat menghadiri kegiatan Stakeholders Day dalam rangka Hari Bakti Perbendaharaan ke-22 yang digelar di Aula KPPN Sumedang, Rabu (28/1/2026).
Menurut Dony, pengelolaan anggaran negara tidak cukup hanya diukur dari tingginya serapan anggaran, tetapi harus dilihat dari dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Keberhasilan pelaksanaan anggaran tidak cukup diukur dari tingginya serapan, tetapi harus dilihat dari sejauh mana anggaran tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai, perbendaharaan negara saat ini telah mengalami transformasi signifikan, tidak lagi sekadar menjalankan fungsi administratif, melainkan menjadi instrumen penting dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan.
Dony juga menekankan pentingnya penerapan prinsip spending better dan value for money dalam pengelolaan anggaran, yakni belanja yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat optimal dan berdampak langsung bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dony menyebutkan capaian pembangunan di Kabupaten Sumedang terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumedang telah mencapai angka 75,5 dan menempatkan Sumedang di peringkat ketiga terbaik se-Jawa Barat untuk kategori kabupaten.
Capaian itu, kata Dony, menjadi pemacu semangat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan serta inklusif.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa reformasi birokrasi menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima.
Transformasi birokrasi terus didorong melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), integrasi layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP), hingga percepatan proses perizinan yang transparan dan terukur.
“Budaya melayani harus menjadi nilai utama dalam setiap pelaksanaan tugas aparatur,” ucapnya.
Dony berharap, kegiatan Stakeholders Day tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, instansi vertikal, dan pemerintah daerah.
“Saya harap kegiatan ini dapat memperkuat sinergi sehingga APBN benar-benar menjadi pengungkit pembangunan, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumedang,” pungkasnya.
