Bukan dari APBD, Biaya Smart Pole di Sumedang Berkisar Rp600 Juta–Rp1 Miliar per Tiang
Sumedang – Pemerintah Kabupaten Sumedang meluncurkan proyek percontohan Smart Pole sebagai bagian dari upaya meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat. Dalam proyek ini, anggaran pembangunan satu unit Smart Pole disebut berkisar Rp600 juta hingga Rp1 miliar per tiang dan dipastikan tidak bersumber dari APBD.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan, Smart Pole yang dipasang di Sumedang merupakan yang pertama di Indonesia dengan konsep satu tiang multifungsi.
“Smart Pole ini merupakan sebuah ikhtiar untuk memastikan warga Sumedang lebih aman, lebih nyaman, dan lebih tertib dalam beraktivitas, dan tadi sudah disampaikan, tiang ini adalah yang pertama di Indonesia, satu tiang tapi multifungsi,” kata Bupati Dony saat diwawancarai awak media di halaman Gedung Negara Kabupaten Sumedang, Rabu (7/1/2026).
Dony menegaskan, pembiayaan proyek tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
“Ini bukan dari APBD ya anggarannya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Smart Pole dilengkapi berbagai fasilitas pendukung keamanan dan pelayanan publik. Mulai dari WiFi gratis hingga drone patroli.
“Banyak fungsinya, dari atas itu ada WiFi gratis, ada drone yang akan mematroli lingkungan sejauh 1 kilometer, ini bisa disebut virtual Satpol PP atau siskamling. Drone ini akan keluar sehari empat kali untuk memonitor kondisi di lapangan, mencegah terjadinya kejahatan, kebakaran, dan bencana lainnya,” jelasnya.
Selain itu, Smart Pole juga dilengkapi kamera pengawas dan papan informasi digital.
“Ada CCTV juga di atasnya untuk memantau berbagai peristiwa di sekitar. Yang ketiga ada papan reklame untuk menampilkan berbagai informasi, termasuk ada sensor untuk polusi udara yang akan ditampilkan di papan reklame tadi, sekarang berapa derajat Celsius udaranya dan bagaimana tingkat polusinya,” ungkap Dony.
Fasilitas lain yang tersedia yakni pengeras suara publik serta pengisian daya kendaraan listrik.
“Ada public launcher, ada pengeras suara untuk publik, untuk memudahkan pengendalian orang kalau di tempat ini, kemudian ada juga EV charger untuk mobil listrik,” katanya.
Sementara itu, Pengelola Utama Proyek Percontohan Smart Pole yang juga Direktur Utama PT Alita Prataya Mitra, Joseph Lumban Gaol, menyebut biaya pembangunan satu unit Smart Pole bervariasi tergantung spesifikasi.
“Anggaran satu tiang mungkin kisaran ya, tergantung, ada yang Rp600 juta sampai Rp1 miliar. Makanya kita akan membuat model bisnis yang merangkul semua industri,” ujar Joseph.
Menurutnya, Smart Pole tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur keamanan, tetapi juga membuka peluang transformasi ekonomi digital di daerah.
“Sebenarnya ada fungsi yang lebih besar, ini membuka gerbang transformasi ekonomi digital, karena banyak sekali industri berbasis data. Data sensor lingkungan itu bisa kita koneksikan dengan laboratorium di akademisi, di institut, seperti di ITB atau di Unpad, kalau mereka bisa mengelola itu menjadi data science as a service,” tuturnya.
Joseph menambahkan, sistem Smart Pole juga memiliki potensi monetisasi yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah.
“Itu juga ada monetisasinya dari sisi sistem. Berbeda dengan BTS yang kepemilikannya operator, ini nantinya akan meningkatkan pendapatan daerah dan ekonomi digitalnya akan berubah,” katanya.
Ia juga menilai kehadiran Smart Pole di Sumedang sejalan dengan visi kepala daerah.
“Pak Bupati ini open minded, future looking, forward looking, dan berani merintis. Jadi menurut saya ya gayung bersambut kalau menanyakan kenapa Smart Pole ini hadir di Sumedang,” ujarnya.
Adapun jangkauan satu Smart Pole mencapai radius 1 kilometer. Penempatannya akan disesuaikan dengan kebutuhan wilayah dan pemetaan jaringan.
“Radius jangkauan tiangnya 1 kilometer. Jadi nanti tergantung sebaran tiangnya, pemetaan network dari operator dan teritorial di daerah, misalnya satu kecamatan satu tiang atau kecamatan yang lebih besar bisa juga dua tiang atau lebih,” pungkas Joseph.
