Indonesian Political Studies Kritik Gaya Kepemimpinan Dedi Mulyadi: ‘Gaya Superman Sangat Tidak Sehat’
Jawa Barat – Direktur Riset Indonesian Political Studies (IPS) Arman Salam melontarkan kritik tajam terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Menurutnya, gaya kepemimpinan Dedi yang menyerupai “superman” dinilai sangat tidak sehat dan tidak efektif dari aspek manajemen pemerintahan.
“Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi harus mulai mengubah caranya dalam memimpin. Gaya dia yang superman sangat tidak sehat dan tidak efektif dari aspek manajemen pemerintahan,” kata Arman, Kamis (29/5/2025).
Arman menyebut, baik dari sisi kultur maupun sistem pemerintahan saat ini, termasuk di Jawa Barat, gaya superman yang diterapkan Dedi Mulyadi sangat buruk.
“Baik dari aspek kultur maupun sistem pemerintahan saat ini, termasuk Jawa Barat, cara superman Dedi Mulyadi sangat buruk, tidak sehat dan dijamin tidak efektif,” tegasnya.
Dia menyarankan agar gubernur yang akrab disapa KDM itu mengubah pendekatannya dalam memimpin. Arman menyarankan Dedi untuk mengedepankan pola kepemimpinan berbasis tim, bukan individu.
“Dia harus tampil dengan mengedepankan pola supertim dan bukan superman,” katanya.
Arman menyoroti pola kerja Dedi Mulyadi yang dinilainya tidak mencerminkan kerja tim, bahkan sejak di lingkungan pemerintahan provinsi.
“KDM tidak memberi contoh sebuah kerja tim antara dirinya dengan wakil gubernurnya. Dia terkesan jalan sendiri dan ingin menonjol sendiri tanpa memberi peran wakilnya,” ungkapnya.
Kritik serupa juga dilontarkan terkait cara KDM memperlakukan para kepala daerah di bawahnya. Arman menilai, KDM seolah ingin mengambil alih peran para bupati dan wali kota.
“Dia terlihat seperti ingin mengambil alih peran para bupati dan walikota dengan kesan seperti tak bisa kerja. Bahkan, dalam beberapa kasus, KDM seperti mempermalukan mereka,” ucap Arman.
Menurutnya, hal ini jelas tidak sehat secara manajerial. Semua persoalan, lanjutnya, seolah ingin ditangani langsung oleh KDM sendiri.
“Ini pasti tidak sehat dari aspek manajemen pemerintahan. Semua masalah sepertinya ingin dia atasi sendiri. Kalau benar dia bisa, tentu bagus-bagus saja. Ujungnya, para bupati dan walikota juga yang harus membereskan,” kata Arman.
Arman juga menyoroti aktivitas KDM di media sosial seperti YouTube dan TikTok. Meski mengakui sisi positifnya, ia menilai konten yang dibuat justru bisa menyesatkan.
“Dari satu sisi tentu bisa efektif agar rakyat tahu apa yang dikerjakannya. Namun, di sisi lain, konten yang ditampilkan sangat tidak mendidik karena mengelabui dan meninabobokan rakyat,” ujarnya.
Salah satu hal yang disoroti adalah aksi bagi-bagi uang yang kerap tampil di media sosial KDM. Arman mempertanyakan dampak nyata dari kegiatan tersebut terhadap persoalan kemiskinan di Jawa Barat.
“Berapa banyak sih orang yang bisa dikasih uang oleh KDM dibanding jutaan warga miskin di Jabar. Apalagi, memberi uangnya dipilih-pilih hanya saat ada kamera saja supaya bisa tayang di sosmed. Ini kan tidak menyelesaikan masalah kemiskinan,” tegasnya.
Arman pun menyebut, wajar jika ada warga yang menilai KDM sebagai “gubernur konten”.
“Bisa dibayangkan, berapa banyak waktu yang dihabiskan KDM untuk membuat konten yang bisa menghasilkan uang. Meskipun, uang dari hasil konten itu sebagian diberikan kepada rakyat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam aksi bagi-bagi uang yang dilakukan oleh KDM.
“Yang tak kalah penting, dalam melakukan aksi bagi-bagi uang itu, KDM harus transparan. Kenapa? Karena sekarang dia gubernur. Rakyat harus tahu, apakah uang yang dibagikan itu dari APBD, atau dari hasil ngonten. Terbuka saja,” pungkasnya.
