Sumedang – Angka kemiskinan Kabupaten Sumedang menurun dari 9,1 menjadi 8,81 (turun 0,29 poin) menurut data BPS, sebagai bagian upaya menuju Indonesia tanpa kemiskinan yang menjadi visi Pemerintah Kabupaten.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Nela Megalita menyatakan, bahwa hal itu hasil kolaborasi semua stakeholder. Antara lain pemerintah pusat-daerah, bisnis (Bank Sumedang, HIPMI), BUMN (PLN), media, dan komunitas. BPS juga mendukung proses data secara vertikal.
“Program tidak bisa berdiri sendiri, harus berkolaborasi dan saling bantu,” ujarnya di rapat Gedung Negara Kabupaten Sumedang, Selasa (16/12/2025) siang.
Pemkab juga telah menerapkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) menggantikan data lama.
Sebagai Wali Data, Dinas Komunikasi Informatika dan BAPPPEDA telah mendapatkan 19 dari 34 indikator DTSN yang direncanakan, mencakup 26 kecamatan, 270 desa, dan 70 kelurahan.
“Data akan dipadankan kembali ke pemerintah desa karena yang tahu persis kondisi masyarakat adalah di tingkat desa untuk mengatasi bantuan yang tidak tepat sasaran.” Tuturnya.
Nela menekankan fokus pada pemberdayaan masyarakat, bukan hanya pemberian bantuan.
“Bantuan tidak selamanya, tetapi berdaya itu selamanya,” katanya,
Ia menambahkan bahwa masyarakat sebaiknya tidak bergantung pada bantuan yang dipakai untuk kebutuhan tidak produktif.
“Pemkab telah meluncurkan program seperti hibah tanaman, ternak dan penempatan kerja, namun upaya menyatukan program agar lebih berdampak masih terus dilakukan.” Katanya menandaskan.**