Sumedang – Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menegaskan bahwa arah pembangunan Kabupaten Sumedang ke depan tidak lagi dapat dijalankan dengan pola kerja sektoral dan konvensional. Menurut dia, pembangunan daerah harus bergerak keluar dari zona nyaman menuju zona kompetitif dengan mengedepankan kolaborasi lintas sektor dan inovasi berbasis potensi lokal.
Penegasan tersebut disampaikan Dony saat memimpin Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2027 yang digelar di Ruang Kerja Bupati, Selasa (27/1/2026).
“Pembangunan Sumedang harus dilakukan secara terintegrasi dan kolaboratif melalui pendekatan pentahelix. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, perlu peran akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan masyarakat,” kata Dony.
Ia menyebutkan, transformasi digital dan reformasi birokrasi menjadi dua fondasi penting untuk mempercepat pencapaian target pembangunan. Di saat yang sama, penguatan ekonomi daerah harus bertumpu pada sumber daya yang dimiliki masyarakat Sumedang sendiri.
“Seluruh kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, hasil pertanian, peternakan, hingga produk UMKM harus berasal dari produksi masyarakat Sumedang sendiri. Ini bagian dari upaya membangun kemandirian ekonomi daerah,” ujarnya.
Dony juga memaparkan sejumlah prioritas pembangunan daerah, antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, penguatan UMKM, modernisasi pertanian, serta pengembangan sektor pariwisata yang mengedepankan kearifan lokal.
Selain fokus pada program, ia menekankan pentingnya optimalisasi aset daerah yang telah dibangun. Infrastruktur jalan kabupaten, misalnya, ditargetkan dalam kondisi mantap 100 persen paling lambat pada 2027.
Di akhir arahannya, Dony mengajak seluruh pemangku kepentingan menumbuhkan rasa memiliki terhadap pembangunan daerah.
“Sumedang harus dileukeunan, dilayadan, dirawatan, dan diropea. Dengan kebersamaan dan kolaborasi, Sumedang Simpati semakin maju menuju Indonesia Emas 2045,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sumedang, Sajidin, mengatakan Forum Konsultasi Publik memiliki peran strategis dalam memastikan proses perencanaan pembangunan berjalan partisipatif dan terukur.
Menurut Sajidin, FKP merupakan tahapan lanjutan dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 setelah sebelumnya dilaksanakan Kick Off Penyusunan RKPD pada 23 Desember 2025.
“Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyampaikan tema pembangunan tahun 2027, mengidentifikasi isu strategis dan permasalahan pembangunan, serta merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, melalui forum tersebut pemerintah daerah berupaya menyelaraskan prioritas pembangunan dengan aspirasi masyarakat. Masukan dari berbagai pihak akan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Tahun 2027.
“Partisipasi aktif masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan seluruh unsur pentahelix sangat penting agar dokumen perencanaan yang dihasilkan benar-benar berkualitas, implementatif, dan berdampak nyata bagi pembangunan Kabupaten Sumedang,” kata Sajidin.