Sumedang – Polemik dugaan konflik horizontal dalam aksi demonstrasi mengemuka di Sumedang. Isu ini muncul seiring dinamika massa aksi yang dikhawatirkan berujung pada keresahan publik, meski kondisi daerah dinilai memiliki karakteristik berbeda dengan wilayah lain. Beberapa pemerhati menilai bahwa respon pemerintah terlalu berlebihan menyikapi hal tersebut dengan mengumpulkan elemen lintas iman.
“Kalau yang dimaksud konflik antar kelompok kepentingan atau beda pandangan dalam menyikapi situasi terkini, saya kira kalau baru sampai perdebatan di media sosial tidak akan menyebabkan eskalasi yang terlalu jauh. Di lapangan pun bisa kita eliminir antara massa mahasiswa yang menginisiasi demonstrasi dengan massa yang sepertinya mendompleng untuk keperluan tertentu,” kata salah seorang Pemerhati dan Akademisi, Ermi Triaji saat diwawancarai Tahu Ekspres, Jum’at (5/9/2025).
Menurut Ermi, salah satu langkah pencegahan adalah memperjelas arah gerakan mahasiswa.
“Segera konsolidasikan tujuan atau target tuntutan yang jelas, fokus, dan tidak bias. Sementara aparat keamanan harus tegas menindak perusuh dari manapun munculnya,” tegasnya.
Ermi juga menyoroti kerentanan gerakan masif ketika berhadapan dengan konflik horizontal.
“Sulit mengkonsolidasikan isu tuntutan di tengah situasi keamanan yang kurang kondusif. Selain rentan bentrokan atau penculikan, juga berpengaruh pada efektivitas pencapaian target gerakan,” ucapnya.
Namun begitu, penyampaian aspirasi tetap bisa maksimal jika dilakukan secara efektif.
“Target tuntutan harus jelas, pihak yang dituju sesuai otoritasnya, misalnya DPR atau pemerintah. Selain desakan massa, juga bisa melalui edukasi publik lewat media,” tambah Ermi.
Sementara itu di tempat yang berbeda, Pemerhati Kebijakan Publik Ade Sunarya menegaskan demonstrasi sejatinya adalah bagian dari demokrasi yang mesti dihormati.
“Dalam sistem demokrasi para demonstran sebagai penyambung lidah rakyat mesti disambut dan diapresiasi secara baik oleh negara terlebih pemerintah dan aparat penegak hukum. Demonstrasi merupakan wahana penyampaian aspirasi, kritik, masukan, koreksi, hingga solusi untuk perbaikan bangsa,” ujarnya ketika dihubungi Tahu Ekspres.
Ade menilai kultur masyarakat Sumedang yang ramah membuat aksi massa tidak akan menimbulkan chaos yang begitu parah.
“Tidak perlu berlebihan merespon aksi demonstrasi, apalagi dengan mengumpulkan elemen lintas iman, karena akar persoalan bukan soal agama. Persoalannya adalah praktik KKN, rencana kenaikan gaji DPR, tidak adanya lapangan kerja, mahalnya sembako, serta aksi solidaritas ojol. Sumedang berbeda dengan daerah lain,” jelasnya.
Menurut Ade, pencegahan konflik horizontal bisa dilakukan dengan merespons cepat tuntutan rakyat.
“Segera usut tuntas praktik KKN, jangan naikkan gaji DPR, sediakan lapangan kerja, turunkan harga sembako, dan tindak pelaku yang melindas ojol. Itu masalah riil masyarakat Sumedang,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa gerakan kolektif yang masif kini dimotori oleh kalangan intelektual.
“Gerakan ini dimotori kaum pelajar, mahasiswa, dan buruh. Mereka adalah kelas menengah terdidik, gerakan mereka murni moral, bukan politik. Mereka tidak akan terprovokasi untuk melakukan tindakan anarki,” terang Ade.
Ade menambahkan, substansi penyampaian aspirasi akan membuahkan hasil maksimal jika semua pihak memberi respon positif.
“Aspirasi akan efektif jika ditindaklanjuti oleh unsur trias politika: eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” pungkasnya.
