Jawa Barat – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang disebut telah menembus kisaran Rp18.000 per dolar AS mendapat sorotan dari kalangan mahasiswa. DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jawa Barat menilai kondisi tersebut menjadi cerminan masih rapuhnya kemandirian ekonomi nasional.
Wakil Bendahara Umum DPD IMM Jawa Barat, Muhamad Miqdar Nurdin, mengatakan pelemahan rupiah tidak bisa hanya dipandang sebagai gejolak pasar keuangan semata. Menurutnya, kondisi itu merupakan alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi arah pembangunan ekonomi nasional.
“Ketika rupiah terus tertekan, pertanyaan mendasarnya bukan hanya apa yang terjadi di luar negeri, tetapi mengapa ekonomi kita belum cukup kuat untuk bertahan. Di sinilah letak kritik utamanya, arah kebijakan ekonomi nasional masih cenderung reaktif, belum sepenuhnya transformatif,” kata Miqdar dalam keterangan tertulis yang diterima Tahu Ekspres, Selasa (9/6/2026).
Menurut Miqdar, tekanan terhadap rupiah memang tidak terlepas dari berbagai faktor global seperti penguatan dolar AS, ketidakpastian geopolitik internasional, tingginya harga energi dunia, hingga pergerakan modal asing yang mencari instrumen investasi yang dianggap lebih aman.
Namun, ia menilai terlalu sederhana jika seluruh persoalan tersebut hanya dibebankan pada faktor eksternal. Sebab, masih tingginya ketergantungan terhadap impor, utang luar negeri, dan arus modal asing membuat ekonomi nasional rentan terhadap tekanan global.
“Negara tidak boleh terus-menerus bergantung pada intervensi jangka pendek seperti stabilisasi kurs semata, sementara akar persoalan ketergantungan impor, lemahnya industrialisasi, dan minimnya kedaulatan sektor riil belum dituntaskan secara serius,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pelemahan rupiah memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Mulai dari meningkatnya harga barang impor, naiknya biaya produksi industri, hingga potensi kenaikan harga kebutuhan pokok akibat masih tingginya ketergantungan terhadap bahan baku dari luar negeri.
Di sisi lain, Miqdar menilai Indonesia memiliki modal besar untuk membangun ketahanan ekonomi yang lebih kuat. Kekayaan sumber daya alam, bonus demografi, dan pasar domestik yang besar dinilai belum sepenuhnya dioptimalkan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Karena itu, ia mendorong pemerintah memperkuat sektor industri nasional, meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri, memperluas hilirisasi, serta menciptakan iklim yang mendukung lahirnya generasi muda pencipta lapangan kerja.
“Ketahanan ekonomi tidak akan terwujud hanya dengan menjaga stabilitas kurs, tetapi juga dengan membangun sistem ekonomi yang mampu berdiri kokoh di tengah tekanan global,” ungkapnya.
Miqdar juga mempertanyakan sejauh mana keberpihakan kebijakan ekonomi saat ini terhadap penguatan ekonomi rakyat. Menurutnya, stabilitas ekonomi tidak cukup diukur dari indikator makro semata, tetapi juga dari kemampuan negara menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
“Stabilitas ekonomi tidak cukup diukur dari angka-angka makro, tetapi dari sejauh mana ekonomi mampu menjamin keadilan, kemandirian, dan kesejahteraan umat,” tegasnya.
Ia menambahkan, pelemahan rupiah saat ini harus dibaca sebagai momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan ekonomi nasional. Baginya, rupiah bukan hanya alat transaksi, melainkan simbol kedaulatan bangsa.
“Melemahnya rupiah harus menjadi peringatan, tetapi juga peluang untuk mempercepat lahirnya ekonomi Indonesia yang mandiri, produktif, dan berkemajuan,” pungkasnya.
-
-
-
-
